Kontraktor Pertanyakan Kinerja Bappeda Papua Barat

Kontraktor Anak Papua Pertanyakan Kinerja Bappeda
Ketua Umum Pemuda Adat Papua Wilayah Kepala Burung, Timotius D Yelimolo.

Kinerja Bappeda Papua Barat jadi sorotan kontraktor anak Papua, karena dinilai lambat dalam menanggapi aspirasi yang berkembang terkait pembagian paket pekerjaan untuk kontraktor anak Papua.

Ini dikatakan Ketua Umum Pemuda Adat Papua Wilayah Kepala Burung, Timotius D Yelimolo, Minggu (22/09/2019).

Menurutnya, keluarnya instruksi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada 4 September 2019 dinilai sejumlah kalangan sangat lambat.

“Opini yang terbangun seperti itu. Tapi mari kita semua kontrakror anak Papua dari semua asosiasi melihat persoalan ini secara jeli. Instruksi itu dikeluarkan Gubernur berdasarkan masukan Bappeda. Kenapa Bappeda lambat sekali beri masukan pada Gubernur?” tanyanya.

Baca Juga :
Garuda Bakal Mengudara Lagi di Manokwari

Dia mengingatkan data LPJK menunjukkan ada 2000-an kontraktor anak Papua, namun yang diumumkan 1804 kontraktor, yang diberikan kebijakan instruksi langsung Gubernur bahwa mereka dapat paket 30 persen dari provinsi yang bersumber dari dana Otsus.

Dia mengatakan Bappeda sebagai ‘dapur’ tahu berapa banyak paket pekerjaan di semua OPD yang bisa diberikan pada kontraktor anak Papua yang terdaftar.

“Realita di lapangan tidak demikian. Ini sudah masuk akhir tahun. Saya khawatir penyerapan anggaran akan minim. Bappeda harus percepat proses,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan jangan lagi saling lempar bola antara Bappeda dengan OPD-OPD yang memiliki paket pekerjaan. “Bappeda bilang salah dinas, dinas bilang salah Bappeda. Ini tidak profesional dan melanggar instruksi Gubernur. Yang jalankan teknis tupoksi adalah Bappeda,” ingatnya.

Dia lalu mengingatkan agar Bappeda mengedepankan kepentingan umum, jangan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. “Kita ini multi suku, multi kultur,” tandasnya.(an/dixie)