Penyiapan SDM pejabat Orang Asli Papua (OAP) merupakan salah satu hal yang mesti sudah siap saat pemekaran kabupaten/kota di Papua Barat dilakukan.
Hal tersebut sangat penting untuk menghindari berbagai persoalan, termasuk ketidapuasan dan kekecewaan, saat pemekaran itu direalisasikan pemerintah pusat.
Hal ini diakui Kepala Kesbangpol Papua Barat, Baesara Wael, usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Provinsi Papua Barat, di Manokwari pada Kamis (03/10/2019).
“Pemekaran semua setuju, hanya pengisian SDM OAP harus dipersiapkan pemerintah yang akan memekarkan. Jangan sampai mau cari pejabat tak ada SDM-nya. Akhirnya kecewa lagi kan. Jadi, sebelum pemekaran sudah benar-benar proteksi berapa OAP yang akan duduk,” tuturnya menjawab pekerja pers.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Terkait itu, berkembang usulan agar pejabat eselon II tidak harus minimal golongan IVb atau IVc, tapi bisa saja golongan IIIa karena kemampuannya sudah memungkinkan untuk jadi pemimpin bagian atau bidang.
Seperti diberitakan papuakini.co sebelumnya, rakor lanjutan dari pertemuan 18 September 2019 ini dihadiri Bupati Manokwari, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, Bupati Maybrat, Bupati Fakfak, Wakil Bupati Teluk Wondama, Sekkab Raja Ampat, dan perwakilan Kaimana. Kabupaten Pegaf, Kabupaten Mansel, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong tak ada perwakilan.
Terkait pemekaran Kota Manokwari, Baesara mengatakan itu adalah suatu keniscayaan, karena letak ibukota provinsi harus berada di kota sesuai UU Pemerintahan Daerah.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Ini wajib, utama, dan harus pertama pemekaran Kota Manokwari. Kota Manokwari harus jadi karena ibukota provinsi di sini,” tuturnya.
Dia lalu mengatakan pemekaran yang juga dibahas dalam pemekaran Maybrat Sau dan Manokwari Barat.
“Begitu moratorium dibuka sesuai dikatakan Bapak Presiden untuk Papua dan Papua Barat. Mudah-mudahan kementerian terkait bisa mempercepatnya,” tandasnya.(an/dixie)