Setelah kembali dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019 – 2024 pada 1 Oktober 2019 lalu, Mamberob Rumakiek MKesos terus memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihannya, Papua Barat.
Dia mengatakan apa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya akan ditingkatkan di periode ini.
Pria yang akrab dengan sapaan Bung Mambe pada papuakini.co mengungkapkan, usai pelantikan anggota telah dilakukan pembagian alat kelengkapan di DPD RI untuk periode 5 tahun ke depan.
Mambe tetap berada di Komite II, yang lingkup tugasnya meliputi Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, serta Pekerjaan Umum.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Kami (anggota DPD RI dari Papua Barat) terbagi dimasing masing komite, untuk Pemerintahan di Komite I ada Pak Filep Wamafma, saya komite II, Pak Yance Rumansabra ada di Komite III bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan keagamaan, sedangkan Pak Sanusi Rahaningmas ada di Komisi IV, yang membidangi keuangan, perimbangan pusat dan daerah. Kami akan bersinergi untuk mendatangkan manfaat yang besar untuk provinsi Papua Barat,” kata Mambe.
Selain di Komite II, Mambe juga masuk dalam Badan Akuntabilitas Publik DPD RI yang bertugas menindaklanjuti laporan BPK yang berpotensi merugikan negara, dan membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan rekomendasi BPK terkait laporan keuangan daerah.
Walau terbagi menjadi empat komite, dia mengakui sampai saat ini kewenangan DPD RI sangat terbatas karena, sesuai undang-undang, tugas DPD hanya mengusulkan sedangkan keputusan menjadi ranah Pemerintah dan DPR RI.
“Tugas DPD hanya mengusulkan, kita perlu lobby ke pemerintah melalui kementerian terkait maupun DPR agar menganggarkan. Pada periode ini kami (DPD RI) sedang berjuang untuk mendapatkan kewenangan tambahan, seperti pembuatan undang-undang dan pembuatan anggaran. Dana transfer daerah, misalnya. Karena ini urusan daerah, harus menjadi kewenangan DPD untuk memperjuangkan. Saat ini masih menjadi ranah DPR,” tutur Mambe.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Mamberop menegaskan bahwa personil DPD bukan anggota partai politik, sehingga dalam perjuangannya tidak mempunyai tendesi politik ke pihak manapun. Sehingga, bila nantinya DPD bisa memperjuangkan biaya transfer ke daerah, maka itu semata-mata untuk kemajuan daerah.
“Hutan semakin banyak diambil hasilnya, baik untuk perkebunan sawit ataupun eksplorasi sumber daya alam, tapi seberapa besar masyarakat lokal mendapatkan manfaatnya? Sesuai hasil potensi daerah yang ada yang disumbangkan ke pemerintah pusat, yang dikembalikan (ke daerah) juga harus besar untuk membantu daerah kita,’ ucapnya.
Ditanya mengenai infastruktur di Papua Barat, Rumakiek mengatakan akan berusaha lebih maksimal untuk mengusulkan pembangunannya, khususnya infrastruktur perhubungan seperti jalan, bandara dan pelabuhan.
Konektivitas wilayah yang baik, menurutnya, akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kampung, distrik, dan daerah yang jauh dari ibukota provinsi dan kabupaten.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Darat masih banyak jalan rusak. Beberapa waktu lalu untuk menghubungkan Bintuni dan Manokwari rusak, sampai ada yang meninggal. Belum lagi wilayah selatan. Kalau lewat laut waktu tempuh cukup lama. Kalau lewat udara kapasitas terbatas. Kapasitas bandara yang belum mencukupi untuk pesawat lebih besar ini menjadi persoalan kita,” jelas Mambe.
Selain bisa menekan harga barang di daerah, konektivitas yang baik juga akan berdampak positif pada sektor perdagangan dan pariwisata.
Infrastruktur yang tidak kalah penting di Papua Barat adalah penerangan atau kelistrikan. Menurutnya masih ada masyarakat di Papua Barat yang sampai hari ini belum menikmati fasilitas listrik.
Dia sudah bertemu Direksi PLN agar PLN memberikan perhatian khusus kelistrikan di Papua Barat, baik di daratan maupun di kepulauan. Perhatian tersebut telah dijawab PLN dengan memisah region Maluku dan Papua.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Tahun ini region dipisah Papua dan Maluku, sehingga akan lebih spesifik PLN memenuhi masalah kelistrikan di Papua. Memang sudah dipaparkan kelistrikan di Papua sudah hampir 100 persen, tapi saya membantah itu karena real-nya kami ketemu masyarakat masih kesulitan mendapatkan fasilitas penerangan,” tegas Rumakiek.
Dia mengingatkan aliran listrik sangat penting, termasuk di dunia pendidikan, karena saat ini ujian sekolah sudah berbasis komputer online.
“Kalau listrik tidak mengalir bagaimana komputer bisa menyala? Internet juga tidak bisa. Semua tergantung pada listrik. Oleh karena itu kita mau PLN bisa memenuhi ini, agar masalah bisa diselesaikan,” pungkas Mambe.(wan)