MRPB Terus Dorong Regulasi Bupati dan Walikota Orang Asli Papua

MRPB Terus Dorong Regulasi Bupati dan Walikota Orang Asli Papua
Amirudin Sabuku, anggota Majelis Rakyat Papua Barat dari unsur adat Kabupaten Kaimana.

Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam beberapa waktu terakhir ini melakukan kunjungan ke tiap daerah di Provinsi Papua Barat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

“Kalau pertemuan kami dengan masyarakat di Kaimana kemarin, mereka minta agar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana adalah Orang Asli Papua,” ujar Amirudin Sabuku, Anggota MRPB pada papuakini.co di Kaimana, Sabtu (12/10/2019).

Dia juga mengatakan berdasarkan informasi terakhir rata-rata didaerah lain juga menginginkan hal yang sama, yakni harus OAP yang menjadi pimpinan di daerahnya masing-masing.

Pria yang mewakili unsur Adat dari Kabupaten Kaimana ini lalu menyatakan rata-rata masyarakat di Papua Barat tidak menginginkan adanya pengakuan anak adat untuk yang non Papua. Dengan demikian mereka yang berhak mencalonkan diri adalah yang memiliki garis keturunan OAP.

“Kami berharap untuk pengakuan anak angkat tidak diakomodir. Tolong berikanlah kepecayaan pada orang asli Papua, karena mereka yang memahami, memaknai dan merasakan apa yang terjadi didaerah mereka masing-masing,” klaimnya.

“Wajib hukumnya untuk orang asli Papua dan yang dimaksud disini adalah orang asli Papua yang benar-benar garis keturunan dan marganya asli kabupaten di mana dia maju, dan juga orang Papua yang marganya ada di Papua Barat,” tegasnya.

Dia lalu mengatakan aspirasi ini akan ditampung untuk memperkaya bahan yang ada, untuk kemudian dibawa ke Jakarta untuk disampaikan ke Presiden paling lambat pertengahan bulan ini. Diharapkan sebelum pelaksanaan Pilkada 2020 sudah ada regulasi soal kepala dan wakil kepala daerah adalah OAP.

“Sekarang yang sudah diatur hanya untuk Gubernur. Oleh karena itu kami juga mengharapkan dukungan doa dari semua masyarakat adat di wilayah Bomberai dan Doberai agar proses ini bisa berjalan lancar dan disetujui, sehingga secepatnya bisa keluar demi kepentingan Orang Asli Papua yang ada di Papua Barat,” tandasnya.(cpk3)