Konsultasi Publik Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (07/11/2019) kurang diminati.

Ini tergambar dalam pernyataan Semy Djunire Saiba SP MSi, Kepala Bidang Penataang Ruang PUPR pada papuakini.co.

Dia sangat menyayangkan banyak perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang tak hadir dalam kegiatan ini.

Padahal, tegasnya, konsultasi ini sangat penting menyusul penetapan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan.

Konsultasi Publik Revisi RTRW Papua Barat Kurang Diminati

Dalam konsultasi publik itu disampaikan skenario perubahan RTRW Papua Barat yamg disesuaikan dengan alokasi 70 persen kawasan lindung yang merupakan kebijakan dan visi misi Gubernur.

“RTRW (revisi) ini akan jadi RTRW kabupaten/kota dan turunannya. Bagaimana pemerintah kabupaten/kota mau susun RTRW-nya kalau mereka tak tahu RTRW provinsi atau setingkat di atasnya,” tuturnya.

Dia juga meminta SKPD-SKPD sektoral untuk aktif dalam mengikuti pembahasan ini.

“SKPD yang tidak aktif bisa saya nilai sebagai bentuk pelemahan visi dan misi gubernur,” tegasnya.

Dia juga menilai perlu ada penegasan gubernur pada pemerintah kabupaten/ kota, juga SKPD-SKPD sektoral, supaya serius ikuti pembahasan ini.(an/dixie)

Click here to preview your posts with PRO themes ››