Sekprov Papua Barat Nataniel D Mandacan mengingatkan pergeseran sistem anggaran dari tradisional ke berbasis kinerja.
Sekprov mengatakan ini saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan SDM dan Lembaga Sertifikasi-Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di lantai 3 gubernuran, Selasa (12/11/2019)
Sekprov menegaskan Badan Pengembangan SDM Papua Barat sudah ditetapkan sebagai BLUD oleh Gubernur Papua Barat, sedangkan LSP-PDN, yang merupakan bagian dari BPSDM, masih dalam tahap pembahasan yang diharapan bisa secepatnya tuntas agar Pergub bisa segera diterbitkan.
LSP-PDN berperan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagai upaya peningkatan SDM aparatur dan
pengembangan kompetensi ASN ke depan.
Dengan pola BLUD, uang yang didapat BPSDM dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, seperti melalui penyelenggaraan diklat-diklat, dapat dikelola untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain.
Untuk itu, Sekprov mengingatkan para peserta sosialisasi, dengan pemateri dari Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kemendagri, mengikuti kegiatan tersebut dengan baik.(an/dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››