Bupati Bintuni Bahas Berbagai Persoalan Dengan Tim Panel Independen LNG Tangguh

Bupati Bintuni Bahas Berbagai Persoalan Dengan Tim Panel Independen LNG Tangguh
Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT (batik merah) dalam pertemuan dengan Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP) di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta, 20 Januari 2020. (foto: ist/humasbintuni.)

Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT membahas banyak hal terkait hubungan BP Tangguh dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan warga. Ini disampaikan dalam diskusi dengan Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP) di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut Bagian Humas dan Protokoler Bintuni, diskusi itu dihadiri, antara lain Tom Daschle (TIAP Chairman), Agustinus Rumansara (TIAP Co-Chairman), Gary Klein (TIAP Secretary), dan Spencer Wolf (TIAP Council) dan tim BP.

Tom Daschle, menurut Wikipedia, adalah mantan senator Amerika Serikat dari Dakota Selatan asal Partai Demokratik periode 1987-2005. Dia sempat diusulkan Presiden AS (kala itu) Barack Obama, untuk menjadi Menteri Kesehatan dan Layanan Manusia. Tapi dia mengundurkan diri dari pencalonan pada 3 Februari 2009 menyusul kontriversi kegagalannya melaporkan dan membayar pajak pendapatan. Dia kini bekerja untuk The Daschle Group, bagian dari Baker Donelson yang dikenal sebagai firma hukum dan kelompok lobby besar.

Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah 21 rumah hasil kolaborasi BP Tangguh dengan masyarakat setempat di Weriagar, Tomu dan Taroi.

Menurut Bupati masyarakat ingin rancang bangun rumah tersebut diubah. Aspirasi itu diterima dengan catatan nilai kontrak pembuatan rumah tersebut tidak berubah.

Bupati menegaskan sangat concern dengan pembanguna rumah tersebut karena terkait isu wilayah utara dan selatan.

“Masyarakat wilayah utara menilai BP terlalu memperhatikan wilayah selatan. Keberhasilan pembangunan rumah ini nantinya akan menepis isu-isu yang ada,” tutur Bupati.

Pembangunan rumah itu juga terhambat masalah kayu yang perijinannya agak rumit. Apalagi kewenangan terkait hutan bukan tanggungjawab Pemkab, sehingga para kontraktor rumah tersebut agak kesulitan.

Dengan pengalaman itu, serta koordinasi dan kerjasama dengan BP Tangguh, Gubernur Papua Barat, dan Dinas Kehutanan, Bupati optimis pembangunan rumah-rumah selanjutnya akan lebih optimal.

Baca Juga :
Raja Ampat Berharap Stimulus Pariwisata Pemerintah Pusat Cepat Terealisasi

Selain diskusi tentang 21 rumah yang merupakan bagian dari 465 rumah yang akan dibangun sesuai kesepakatan AMDAL pengembangan lapangan gas LNG Tangguh, juga dibicarakan masalah seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, tenaga kerja, Perdasus DBH Migas, dan listrik.(***/dixie)