SMSI Kalteng Dorong Kepatuhan Media dan Wartawan Pada Aturan

SMSI Kalteng Dorong Kepatuhan Media dan Wartawan Pada Aturan
Ketua SMSI Kalteng, H Sutransyah dalam dialog interaktif yang disiarkan langsung Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 FM, 14 Februari 2020. (foto: ist/smsi)

Kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan segera terbentuk medio April 2020 mendatang di Palangka Raya.

Hal ini dikatakan Ketua SMSI Kalteng, H Sutransyah dalam dialog interaktif yang disiarkan langsung Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 FM, Jumat (14/02/2020).

Dalam dialog bertajuk “Media Online Harus Berbadan Hukum dan Terverifikasi” yang dipandu Gordon Tobing itu, Sutransyah menjelaskan, SMSI merupakan perhimpunan media siber, atau online, yang gagasan dan pembentukannya diprakarsai unsur pimpinan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Setelah resmi terbentuk di pusat beberapa tahun lalu, perhimpunan ini lantas melebarkan jaringan dengan mendirikan kepengurusan tingkat provinsi di seluruh wilayah Tanah Air.

“Insya Allah kepengurusan Kalteng akan dikukuhkan pada April 2020 mendatang, beriringan dengan peringatan hari Pers Nasional tingkat provinsi. Kami memohon doa restu dan dukungan semua pihak untuk berkiprah dalam pembangunan daerah melalui wadah ini,” kata Ketua Dewan Kehormatan Provinsi yang juga mantan Ketua PWI Kalteng tiga periode tersebut.

Sutransyah, didampingi Sekretaris SMSI, menegaskan SMSI Kalteng nantinya akan difokuskan pada dua hal.

Pertama, menjaga eksistensi media massa online dalam menjalankan fungsi penyebaran informasi sesuai ketentuan Dewan Pers di mana SMSI akan mengupayakan setiap anggotanya untuk secepatnya bisa terverifikasi Dewan Pers.

Kedua, SMSI mendorong terciptanya wartawan media online yang profesional, ditandai dengan kepatuhan pada Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan memiliki sertifikasi uji kompetensi wartawan (UKW).

“Upaya ini kita lakukan agar peran media massa dan aktivitas para wartawan bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga publik sebagai konsumen mendapat informasi yang faktual, berimbang, mendidik, dan konstruktif dalam pembangunan daerah,” tandas mantan Ketua Umum HMI dan KAHMI Wilayah Kalteng itu.(***/dixie)