Ada Perahu Bantuan Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat Diduga Tak Tepat Sasaran

Ada Perahu Bantuan Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat Diduga Tak Tepat Sasaran
Dua perahu bantuan nelayan, masing-masing dari Pemkab Manokwari (biri tak terbaca di foto tulisannya) dan Pemprov Papua Barat, ditambat di sebuah desa di Numfor, Papua.(foto: ist)

Ada perahu bantuan nelayan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari diduga tidak tepat sasaran. Alhasil, ada beberapa yang justru berada di Kabupaten yang bukan dari daerah penerima, bahkan bukan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Sumber papuakini.co menyebut ada sejumlah perahu yang dibeli masyarakat Numfor, Provinsi Papua yang berasal dari bantuan Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat.

Tak takut ada pengawasan, perahu yang diduga dibeli dari penerima bantuan itu tidak mereka cat ulang. Masih jelas tertulis asal bantuan perahu tersebut.

Soal ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Kelautan Manokwari, Albert Simatupang yang dikonfirmasi baru baru-ini mengatakan belum menerima laporan terkait perahu bantuan yang ada di Numfor. Dia mengatakan akan mengecek soal itu.

Baca Juga :
Kinerja 3 Tahun DPKP Manokwari di Atas Rata Rata

Dia menegaskan bahwa mereka sudah menjelaskan bahwa perahu bantuan tersebut bukan untuk diperjualbelikan. Jika terjadi, maka penerima wajib mengganti seluruh biaya pembuatan perahu.

Para nelayan penerima bantuan perahu juga diwajibkan untuk memberikan laporan per tiga bulan terkait hasil tangkapan. Selain itu, sebelum memberikan bantuan, mereka terlebih dahulu melakukan pengecekan apakan penerima bantuan sebelumnya sudah pernah menerima bantuan serupa atau tidak

Lebih lanjut kata Simatupang, sebagai tindak lanjut dari pemberian bantuan, mereka juga membentuk tim untuk turun lapangan dan melihat apakah perahu bantuan yang telah diberikan ada atau tidak.

Hasilnya, beberapa nelayan penerima bantuan, kata dia, tidak berada di tempat dengan alasan sedang melaut.

Baca Juga :
Berkas Eks KSOP Manokwari Masih Diteliti Jaksa

“Kami juga membantu para nelayan untuk mengisi laporan hasil tangkapan. Jadi, per tiga bulan kami lakukan pengecekan keberadaan perahu. Kami juga tegaskan bahwa tidak ada pembiaran dan kami tidak akan memberikan toleransi jika menemukan seperti kasus tersebut,” tandasnya.

Kepala Dinas Perikanan Papua Barat belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai pernyataannya soal ini.(njo)