Gubernur Papua Barat Imbau Bupati Cabut Status Lockdown

Gubernur Papua Barat Imbau Bupati Cabut Status Lockdown
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengimbau para bupati di provinsi ini untuk mencabut status lockdown yang ditetapkan tanpa berkoordinasi dengan Pemprov.

“Saya imbau tidak usah lockdown. Negara (Indonesia) saja tidak lockdown,” ujar Gubernur menjawab pekerja pers di Manokwari, Jumat (27/03/2020).

Setidaknya ada tiga bupati di Papua Barat, Fakfak, Kaimana, dan Maybrat yang menetapkan lockdown, atau pun setengah lockdown, dengan menutup sementara pelabuhan dan bandara atau salah satunya.

Lockdown tidak koordinasi dengan kita. Para bupati jangan ambil langkah sendiri, koordinasi dengan Gubernur,” tutur Gubernur.

Salah satu bupati yang berkoordinasi dengan Gubernur tentang niat untuk lockdown adalah Bupati Manokwari.

“Saya sudah bilang (ke Bupati Manokwari) jangan (lockdown),” ungkap Gubernur.

Gubernur lalu mengingatkan lockdown akan mendatangkan berbagai konsekuensi besar jika kesiapan untuk melakukan langkah drastis tersebut tidak memadai.

“Kita masih sangat tergantung pada Jakarta. Indonesia juga tergantung pada negara-negara lain dalam penanganan pandemi corona ini,” tegas Gubernur

Lockdown, di sisi ekonomi bisa menyebabkan terjadinya histeria massa yang dapat berbuntut pada terjadinya panic buying alias pemborongan bahan-bahan pokok oleh masyarakat.

Di sisi penanggulangan penyakit virus corona 2019 (Covid 19), sampel darah orang yang diduga terserang penyakit itu harus diperiksa di luar Papua Barat.

“Kalau (hasil pemeriksaan) positif, kita bisa cepat tangani. Kalau positif lalu karena lockdown maka kepastian hasilnya tertunda-tunda, maka orang yang positif itu akan ke sana ke mari, berjabat tangan. Penyebarannya jadi cepat,” beber Gubernur.

Selain itu, status lockdown juga menyebabkan distribusi perangkat penanggulangan Covid 19 jadi terhambat.

Gubernur mencontohkan 2000 Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah tiba di Sorong pada Rabu malam lalu. “Kita mau distribusi bagaimana kalau lockdown? Jalan kaki?” tutur Gubernur.

Baca Juga :
Koruptor Jangan Harap Jabatan, Pejabat Lama Segera Kembalikan Aset Dinas

Gubernur lalu mengingatkan jangan karena berkaitan dengan situasi politik, lalu ambil kebijakan yang ujungnya malah menyusahkan masyarakat.

Terkait ada tidaknya sanksi atau teguran pada kepala daerah yang lockdown tanpa berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur menyatakan akan melihat mekanismenya.(an/dixie)