Ketua Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Yohanis Manibuy menyatakan belasungkawa atas tewasnya hati nurani DPP Partai Golkar di Pilkada Teluk Bintuni.
“Saya mewakili seluruh elemen anggota dan kader Partai Golkar di Teluk Bintuni menyampaikan belasungkawa terhadap tewasnya hati nurani dan nalar pimpinan DPP Partai Golkar,” ujar Anisto, sapaan akrabnya.
Pernyataan ini dilontarkannya menyusul beredarnya kabar dan klaim diberikannya surat tugas DPP Partai Golkar pada kader partai lain untuk Pilkada Teluk Bintuni.
Anisto menegaskan sampai saat ini belum menerima secara fisik surat tugas tersebut padahal, menurutnya, dalam foto yang beredar surat tugas tersebut ditujukan padanya sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Anisto lalu mengatakan bila surat tersebut benar ada, maka tidak etis secara politik bila politisi partai lain yang mengklaim menerima surat tersebut mengomentari surat tersebut, karena di dalam foto surat tersebut tidak ada tembusan pada yang bersangkutan.
Anisto juga mengatakan sepanjang pengalamannya menjadi anggota dan kader Partai Golkar, dan sepanjang pengalamannya mengikuti Pilkada dari Partai Golkar, terminologi ‘surat tugas’ tidak pernah dikenal.
Setahunya, secara politik, surat tugas lazimnya diberikan oleh partai yang tidak cukup kursi di DPRD untuk mencari koalisi agar mencukupi syarat minimal pengusungan pasangan calon, yaitu minimal punya 20% kursi legislatif.
Fakta di lapangan, Partai Golkar di Teluk Bintuni memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon. (5 kursi).
“Terlebih kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai lain,” ujar Anisto.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Lima kursi yang didapatkan Partai Golkar di DPRD Teluk Bintuni itu, ingat Anisto, merupakan kerja keras seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Teluk Bintuni, yang secara terang benderang berhadap-hadapan dengan partai-partai lain, khususnya partai penguasa di Teluk Bintuni yang jelas-jelas ingin menggerus perolehan elektoral dan perolehan kursi partai Golkar dalam Pemilu legislatif tahun 2019.
Anisto menegaskan bila surat tersebut benar diberika ke kader partai lain, maka DPP Partai Golkar perlu ketahui masa depan Partai Golkar di Teluk Bintuni sangat ditentukan dengan momentum politik ini.
“Apabila surat tugas ini benar, saya percaya sebagai kader yang sudah tiga Pemilu bekerja untuk memajukan partai Golkar di Teluk Bintuni, sehingga partai Golkar selalu menempati kursi pimpinan, tiba-tiba apresiasi justru diberikan pada non kader, itu akan jadi preseden buruk. Sudah barang tentu kader-kader lain akan berpikir kembali untuk berjuang bersama Partai Golkar,” kata Anisto berapi api.
Selain itu, pihaknya telah melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah sesuai petunjuk pelaksanaan dari DPP Partai Golkar dengan membuka kesempatan kepada siapa pun. Mekanisme tersebut tidak diikuti oleh kader partai lain yang mengklaim mendapat surat tugas tersebut di semua tingkatan pengurus.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Sebagai bagian dari partai pengusung utama Presiden Bapak H Ir Joko Widodo, kami kader Partai Golkar di daerah memahami betul situasi sosial politik dan ekonomi nasional yang sedang berfokus pada penanggulangan wabah Covid-19 yang menghantam ekonomi nasional begitu keras. Di tengah situasi keprihatinan nasional ini, hendaknya semua memfokuskan diri membantu upaya pemerintah dan Presiden dalam melawan penyebaran Covid-19 ini, dan mengesampingkan dahulu urusan politik partisan dan sektoral,” beber Anisto.
Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan pernyataan politisi yang terkesan tidak menunjukkan keprihatinan terhadap situasi saat ini, dengan justru mengurusi kepentingan politik yang bisa berpotensi mengganggu stabilitas politik di daerah.
Anisto kemudian meminta seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar di Kabupaten Teluk Bintuni untuk tetap tenang menyikapi perkembangan politik saat ini.
“Perjuangan politik kita belum berakhir hanya karena pernyataan kader partai lain. Kalau pun benar ada surat tugas yang diklaim oleh politisi tersebut, itu bukan surat yang dapat digunakan untuk pemenuhan syarat pencalonan mendaftarkan diri di KPUD Teluk Bintuni,” tandas Anisto.(wan)