Pemkab Teluk Wondama Diminta Transparan Gunakan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemkab Teluk Wondama Diminta Transparan Gunakan Anggaran Penanganan Covid-19
Tokoh pemuda Teluk Wondama, Andris Bombing Worisio.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah meningkatkan jumlah anggaran untuk penanganan Covid-19 dari awalnya hanya Rp 1,6 M jadi Rp 38 M.

Tokoh muda Teluk Wondama, Andris Bombing Worisio menganggap langkah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menilai itu langkah positif yang sangat baik.

Namun, dia meminta penggunaan dana tersebut terarah, tepat sasaran, dan dalam realisasinya harus mengedepankan transparansi.

“Saya sangat mendukung penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19, namun yang perlu ditekankan adalah Gugus Tugas harus mengedepankan transparansi dalam penggunaan anggaran. Harus digunakan terarah dan tepat sasaran sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Sesuai keterangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dana Rp 38 M itu akan dialokasikan Rp 13 M untuk penanganan kesehatan, Rp 23,4 M untuk penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS), dan Rp 1,6 Miliar untuk operasional Gugus Tugas.

“Saya berharap pemerintah bisa melakukan transparansi dengan mempublikasikan secara detail setiap pos anggaran tersebut ke masyarakat, bisa melalui media massa atau akun media sosial resmi Pemerintah Teluk Wondama,” tuturnya.

Untuk alokasi penanganan kesehatan, Worisio meminta Pemkab Teluk Wondama mengadakan alat kesehatan seperti alat rapid test, ventilator, dan APD untuk tenaga medis, karena RSUD masih minim peralatan kesehatan penanganan Covid-19.

Selain untuk pembelian alat kesehatan, anggaran yang ada diharapkan juga bisa dialokasikan untuk insentif bagi tenaga medis, mengingat banyak yang masih berstatus pegawai tidak tetap (honorer).

Sementara untuk penyaluran bantuan sosial, dia berharap Pemkab Teluk Wondama berkoordinasi dengan para kepala distrik dan kampung.

“Pendataan untuk jaring pengaman sosial ini paling rawan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan koordinasi ke distrik dan kampung/kelurahan agar pendataan dilakukan dengan benar dan tepat sasaran,” bebernya.

Baca Juga :
Tiga Tewas Tergencet Ban Dump Truck di Wondama

Dia mencontohkan buruh pelabuhan yang saat ini ada pembatasan transportasi kapal penumpang, sehingga mereka tidak bisa dapat penghasilan

Buruh bangunan, tukang ojek, petani dan nelayan pasca diberlakukan physical distancing orang jarang ke luar. Daya beli di pasar menurun.

“Ini yang harus dipikirkan dan didata benar. Jangan sampai bantuan-bantuan yang disalurkan tumpang tindih. Jangan sampai ada yang dapat lebih dari satu, sementara ada masyarakat yang sangat membutuhkan tidak dapat sama sekali,” tegasnya.

JPS juga harus diberikan ke mahasiswa asal Teluk Wondama yang saat ini belajar di kota-kota di luar Teluk Wondama.

“Kasihan adik-adik mahasiswa kita ini. Mereka yang pendapatan orang tuanya menurun, atau bahkan ada yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, akibat Covid-19 ini. Mereka pasti sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup di kota studi mereka,” tutur Worisio.

Untuk menjamin dana tepat sasaran, dia berharap DPRD Teluk Wondama dan masyarakat secara bersama proaktif melakukan pengawasan realisasi dana penanganan Covid-19 tersebut. (wan)