Karantina terpusat yang didorong pemerintah Papua Barat terhadap pemerintah di kabupaten kota dinilai akan kurang efektif bila tidak dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat atas akses transportasi orang.
Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat, Johanes Akwan yang dihubungi papuakini.co, Rabu (20/5/2020) sore tadi menyebut jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang ada di daerah ini sangat terbatas.
Sudah saatnya karantina dilakukan tapi dengan mengedepankan pembatasan akses masuk orang. Jika tidak, jumlah OTG, ODP akan terus bertambah dan tempat yang disediakan untuk karantina terpusat tidak akan cukup untuk menampung itu.
“Kita buat karantina terpusat, di satu sisi, orang masih bisa keluar masuk. Lama lama tempat karantina terpusat akan penuh, itu justru tidak efektif. Maka harus ditutup dulu akses masuk darat, laut, udara kecuali barang,” ujarnya.
Lebih dari pada itu, penggunaan tim relawan dan komponen organisasi yang ada harus dilakukan pada penerapan sistem karantina terpusat. Ini untuk mengatasi minimnya jumlah tenaga medis.
“Kita bicara supaya kita sama sama menjaga perangkat sistem ini. Maka seluruh komponen harus saling mendukung. Relawan-relawan perlu diarahkan membantu. Ingat, kita perlu membantu tanpa harus meminta bayaran di situasi seperti saat ini,” tegasnya, lalu mengatakan, di situasi saat ini kritik kritik sosial tidak akan membuat suatu perubahan.
“Otoritas itu ada pada pemerintahan. Kita harus mulai berfikir untuk advokasi yang baik dan benar, lalu meyakinkan pemerintah secara ilmiah untuk bertindak secara ilmiah agar langkah yang diambil sistematis, terukur dan strategis,” tandasnya. (njo)
