Penjelasan dan Bantahan Pengurus Golkar Teluk Bintuni Soal Disinformasi Pilkada

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni dr Andreas Ciokan MM memberi penjelasan dan bantahan terkait dugaan penyebarluasan info pendiskreditan pengurus Golkar Teluk Bintuni yang marak beredar di dunia maya.

Penjelasan dan bantahan itu dikirimkannya ke papuakini.co melalui pesan WhatsApp, Senin (15/06/2020).

Berikut ini pernyatannya.

Saya, dr Andreas Ciokan MM,
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Teluk Bintuni, merasa berkepentingan untuk melakukan klarifikasi dan tanggapan agar nama baik partai Golkar Teluk Bintuni dan seluruh kepengurusannya tidak dideskreditkan karena informasi yang tidak benar.

Maka berikut ini klarifikasi dan tanggapan yang dipandang penting untuk disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa surat DPP Partai Golkar No. B-198/ Golkar/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 perihal ‘penetapan sementara’ calon kepala daerah Teluk Bintuni yang akan diusung oleh Partai Golkar, dalam bentuk ‘surat penugasan’, sesungguhnya sampai dengan klarifikasi ini disusun, surat penugasan tersebut belum pernah sampai atau diterima secara resmi dalam bentuk fisik yang sah oleh pengurus DPD Golkar Teluk Bintuni.

Sehingga informasi dan pernyataan yang disampaikan oleh bakal calon, dan juga oleh timnya, merupakan pernyataan dan pemberitaan yang tidak benar.

2. Begitu pula dengan pernyataan dan informasi bahwa bakal calon dan tim PMK-2 sudah pernah menyampaikan surat permintaan beraudiensi dengan DPD Partai Golkar Teluk Bintuni tertanggal 20 Maret 2020, perlu diklarifikasi bahwa kami dan jajaran pengurus Partai Golkar tidak pernah melihat atau menerima surat tersebut, sehingga menurut kami, ini adalah pernyataan yang tidak benar adanya, dan patut diduga sebagai “trik” komunikasi politik untuk menyalahkan pengurus DPD Golkar Teluk Bintuni.

Hal ini terkonfirmasi dari tanggal keluarnya surat tersebut bersamaan dengan tanggal keluarnya surat penugasan DPP partai Golkar (20 Maret 2020).

3. Selanjutnya berkaitan dengan bentuk dan cara berkomunikasi serta sepak terjang yang dilakukan oleh bakal calon bupati dan pasangannya bersama Tim PMK-2, yang tercermin dalam foto-foto yang terpublikasi secara luas, memberikan gambaran dan kesimpulan, khususnya bagi kami selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, bahwa sesungguhnya bakal calon ini tidak serius dan tidak menunjukkan itikad baik untuk berkoalisi dengan Partai Golkar, tetapi mungkin memiliki semangat dan niat untuk kepentingan lainnya sehingga kami menganggap ini hanyalah dagelan politik semata.

4. Terkait usulan bakal calon bupati dari Partai Golkar Teluk Bintuni, perlu dijelaskan bahwa urusan dan tanggungjawab ini telah didiskusikan dengan DPP Partai Golkar secara komprehensif
pada saat Rakornis Nasional Partai Golkar melalui vidcon pada 06 Juni 2020, sehingga menurut kami urusan dan kewenangan penetapan bakal calon yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam pemilukada yang akan datang merupakan tugas dan tanggungjawab Partai Golkar berdasarkan mekanisme dan tahapan yang telah dikeluarkan oleh DPP.

Maka, “surat rekomendasi” adalah sebagai bentuk final dukungan partai, bukan surat penugasan sementara.

Rakornis Nasional pada 06 Juni 2020 adalah bagian dari tahapan pemenangan pemilu dan berbagai pentahapannya di daerah telah selesai dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Partai Golkar, sehingga tidak dapat diatur menurut kehendak atau mekanisme yang tidak dianut oleh Partai Golkar.

Demikian klarifikasi dan tanggapan kami, semoga masyarakat Teluk Bintuni dan semua yang berkepentingan dengan politik lokal dapat mencermati dan memaknainya secara obyektif.

Klarifikasi ini merupakan tanggung jawab dan tugas kami sebagai kader partai untuk menjaga harkat dan martabat partai atas info yang tidak benar.(***/dixie)