“Kita mampu isi berapa?” Itu pertanyaan paling mendasar tentang penerimaan CPNS di Papua Barat, termasuk di ibukota Manokwari, yang diberi kekhususan oleh pemerintah pusat dengan kuota 80:20. Yaitu, 80 persen orang Papua dan 20 persen non Papua, dengan sistem test online lokal.
Ini diungkapkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat berbicara di hadapan massa yang berunjuk rasa terkait hasil penerimaan CPNS formasi 2018 Manokwari, Senin (03/08/2020).
Artinya, jika misalnya suatu daerah butuh 10 dokter, tapi yang bisa diisi oleh SDM lokal hanya 2 dokter, maka 8 posisi tersisa akan diisi orang non Papua. Begitu juga dengan formasi-formasi lainnya.
Sebaliknya, jika formasi itu bisa terpenuhi sepenuhnya, maka seluruh formasi itu akan diisi orang Papua. Jadi, 80 persen itu adalah angka minimal, karena bisa lebih dari itu jika formasi yang diajukan terpenuhi semua.
Gubernur menerima para pengunjuk rasa di sela rapat bersama seluruh kepala daerah se Papua Barat dengan Pangdam XVIII Kasuari Mayjen Ali Hamdan Bogra terkait penerimaan Secaba TNI AD Otsus Orang Asli Papua.
Gubernur menegaskan ratio 80:20 dengan mekanisme test online lokal itu merupakan buah perjuangan panjang para pemimpin di Tanah Papua sejak dia belum jadi Gubernur.
Test online lokal itu maksudnya penerimaan CPNS di Manokwari, misalnya, hanya bisa diikuti orang yang berdomisili di Manokwari. Hal serupa berlaku untuk kabupaten/kota lainnya di Papua Barat.
Siapa yang lulus penerimaan CPNS tersebut adalah sesuai rangking atau peringkat di masing-masing formasi, buka sistem passing grade. Kalau butuh 300, maka yang lulus adalah yang peringkat 1-300. Peringkat 301 ke atas tidak lulus.(an/dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››