Ketua Golkar Kota Sorong, Manokwari, dan Pegaf Dihalangi Ikut Musda Golkar Papua Barat, LJ dan Pendukung Walkout

Ketua Golkar Kota Sorong, Manokwari, dan Pegaf Dihalangi Ikut Musda Golkar Papua Barat, LJ dan Pendukung Walkout
Lamberthus Jitmau, Ketua Golkar Kota Sorong, sekaligus Walikota Sorong, kandidat Ketua Golkar Papua Barat walkout dari arena Musda III Golkar Papua Barat di kompleks DPP Golkar di Jakarta, 15 Agustus 2020 malam WIB.

Perhelatan Musda III Partai Golkar Papua Barat diwarnai aksi penghalangan masuknya Ketua Golkar Manokwari Dadi Narwawan, Ketua Golkar Pegunungan Arfak, yang juga Ketua DPRD Papua Barat, dan Ketua Golkar Kota Sorong, yang juga Walikota Sorong, Lamberthus Jitmau di kompleks DPP PG di Jakarta, Sabtu (15/08/2020).

Sebagai ketua Golkar di wilayah masing-masing, para pemegang mandat resmi dan pemilik suara itu sempat adu mulut dengan sekelompok pemuda berpakaian loreng AMPG yang berjaga di depan gerbang kantor DPP Golkar.

Pantauan menunjukkan penghalangan juga dialami sejumlah anggota DPRD dari beberapa kabupaten di Papua Barat

Barisan pemuda itu mengatakan diperintah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir Airlangga Hartarto, untuk menghadang siapa pun yang datang tanpa ID card.

Soal ini, Ketua AMPI Provinsi Papua Barat Victor JG May, yang sempat cekcok dengan kawanan pemuda penghadang itu menyatakan langkah yang dipertontonkan Panitia Musda ini adalah cara-cara kotor.

Dia merasa ditipu dan dipermainkan Golkar Papua Barat karena informasi yang diberikan adalah, registrasi dan pengambilan ID Card akan dilakukan di DPP sebelum Musda dimulai.

ID Card, menurutnya, malah dibagikan pada yang bukan pemegang mandat, sementara pemegang mandat pendukung Lamberthus Jitmau dijegal di pintu masuk.

“Ini kan cara-cara kotor untuk memenuhi hasrat berkuasa di Partai Golkar. Kami kader dibenturkan. Tadi pagi waktu registrasi di Hotel Classic, ada beberapa kawan yang masih melakukan rapid test, sehingga tidak sempat melakukan registrasi. Mereka (panitia) katakan ID Card dapat diambil sebelum Musda di DPP. Faktanya seperti ini,” tuturnya.

ID Card Kabupaten Sorong, menurutnya, diberikan ke orang yang bukan pengurus Golkar Kabupaten sorong. ID Card Raja Ampat, tambahnya, diserahkan ke orang yang disebut DPP Golkar tidak berhak.

Baca Juga :
Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Dapat Penghargaan PWI Papua Barat

“Belum lagi AMPG provinsi yang dilantik tapi kemudian tidak diakui oleh yang melantiknya. Ada juga SK Soksi versi sebelah yang muncul mendadak jelang Musda,” tandasnya.

Kondisi panas penuh kebingungan ini membuat Lamberthus Jitmau dan para pendukungnya memilih walk out dari Musda yang dibuka Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Roem Kono.(wan)