PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang melayani jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, wajib ‘memerdekakan’ sekira 60 persen pelajar di Papua Barat, dan daerah-daerah lainnya yang mengalami nasib serupa di Indonesia.
Ini tersirat dari pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba SPd MPd menjawab pekerja pers usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-75 RI di gubernuran, Senin (17/08/2020).
Jaringan telekomunikasi, khususnya koneksi internet, jadi latar belakang pernyataannya. Pasalnya, tak adanya jaringan internet di sebagian besar wilayah Papua Barat membuat program pendidikan yang didorong dilakukan melalui daring menjadi kesulitan besar yang mestinya bisa ditangani BUMN yang menguasai 65 persen saham Telkomsel, penyedia layanan internet terluas di Indonesia.
“Hanya sekira 40 persen yang bisa (akses internet). Yang tak bisa terutama ada di kawasan pinggiran dan terpencil, yang mayoritas penduduknya adalah orang asli Papua,” tegasnya.
Praktis hanya Kota Sorong di Papua Barat yang sudah tercakup jaringan internet sepenuhnya. Sisanya, 12 kabupaten, masih sangat banyak blank spot alias tak ada jaringan telekomunikasi baik voice maupun data.
“Tak usah jauh-jauh, Manokwari saja yang ibukota provinsi masih banyak daerah yang tak ada jaringan internet,” ingatnya.
Dia menegaskan Pemprov menyediakan anggaran untuk pembelajaran secara daring, tapi itu semua tak bisa optimal tanpa adanya jaringan internet yang seyogyanya disediakan BUMN itu.(an/dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››