Sempat Bakar Ban, GERAK Kaimana Tanya Realisasi Dana Covid-19

empat Bakar Ban, GERAK Kaimana Tanya Realisasi Dana Covid-19
Warga mempertanyakan realisasi dan transparansi anggaran Covis-19 Kaimana, 14 September 2020.

Sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang menamakan diri Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) demo damai di kantor DPRD Kaimana,
Senin (14/09/2020).

Sebelum tiba di sana mereka berorasi di beberapa lokasi, antara lain Pasar Baru Krooy.

Mereka sempat membakar ban di depan pintu masuk kantor DPRD, yang kemudian dipadamkan kepolisian. Mereka juga berorasi di tempat ini sekira dua jam sebelum diterima oleh Wakil Ketua I, Jaqualina Claudia, bersama beberapa anggota DPRD Kaimana lainnya.

Mereka meminta transparansi penggunaan Dana Covid-19 serta jumlah bantuan yang disalurkan selama pandemi Covid-19, yang dirasa belum meng-cover sebagian besar masyarakat Kaimana yang benar-benar membutuhkan.

Para pendemo juga meminta DPRD memanggil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kaimana untuk menjelaskan sejauh mana penggunaan anggaran Covid-19.

Sempat Bakar Ban, GERAK Kaimana Tanya Realisasi Dana Covid-19
Pertemuan perwakilan pengunjuk rasa anggaran Covid-19 dengan sejumlah anggota DPRD Kaimana, 14 September 2020.

“Kemudian disampaikan secara transparan lewat media massa sehingga kami yang bagian dari masyarakat bisa tahu dan tidak bertanya-tanya,” kata salah satu perwakilan.

Mereka mengancam jika tidak ada kejelasan soal anggaran ini, maka mereka akan mendatangi lagi kantor DPRD dengan massa banyak.

Claudia menjawab aspirasi diterima dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan di DPRD, serta akan mengundang Gugus Tugas Covid-19.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaimana, Irsan Lie, mengatakan sejauh ini DPRD hanya mendapat tembusan sebagaimana yang diatur dalam regulasi.

“Betul bahwa salah satu tugas kami adalah pengawasan, tetapi tidak bisa juga kita main panggil. Dari sisi aturannya mereka melaporkan ke Kemenkeu, kami DPRD itu hanya menerima salinan laporan,” jelasnya.

Terpisah, Igbal Tanasale, Koordinator Lapangan aksi ini mengatakan yang mereka sampaikan adalah aspirasi dan keluhan masyarakat. Dia menegaskan jika tidak ada transparansi maka mereka akan ke Kejaksaan.(yos)

Baca Juga :
Walau Tidak Lolos Anggota Dewan Harus Tetap Ngantor