Bawaslu Laporkan 3 Dugaan Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik ASN Kaimana ke KASN

Bawaslu Laporkan 3 Dugaan Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik ASN Kaimana ke KASN
Tim Bawaslu Kaimana menyerahkan rekomendasi ke KASN di Jakarta.

Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan tiga laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan Pilkada Kaimana ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Selain mengirim laporan tersebut dalam bentuk soft copy, tim dari Bawaslu Kaimana juga langsung mengantar hard copy-nya ke Jakarta.

Anggota Bawaslu Kaimana Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Siti Nurliah Indah Purwanti SH kepada papuakini mengatakan sebelumnya Bawaslu telah menerima tiga laporan dari masyarakat pasca pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Kaimana Minggu (06/09/2020).

Dia menyebut, walau hanya tiga laporan namun tiap laporan berisi lebih dari satu dugaan keterlibatan oknum PNS. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bawaslu dengan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan BKSDM Kabupaten Kaimana.

Bawaslu juga melakukan penelitian dan kajian secara detail untuk memastikan aturan apa yang dilanggar oleh PNS yang dilaporkan dan selanjutnya merekomendasikan ke KASN.

“Untuk laporan pertama yang kami rekomendasikan ada empat PNS, laporan kedua juga sama yaitu empat PNS, dan laporan ketiga satu PNS. Jadi totalnya ada sembilan PNS dari tiga laporan masyarakat yang sudah kami rekomendasikan ke KASN,” jelasnya.

Selain laporan masyarakat, ada temuan Bawaslu di lapangan yang saat ini masih dalam proses kajian. Ada kurang lebih 20 ASN yang diduga melanggar netralitas dan kode etik ASN dari hasil pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon pasangan bupati dan wakil Bupati.

Hasil kajian itu rencananya akan diserahkan Tim Kaji Bawaslu Kaimana Kamis (24/09/2020) besok untuk kemudian diplenokan dan diteruskan ke KASN dalam bentuk rekomendasi.

“Sekarang yang masih berproses adalah temuan Bawaslu. Nanti besok baru hasil kajian akan diserahkan ke kami untuk diplenokan,” terangnya.

Baca Juga :
TPS Rawan Prioritas Pengamanan

KASN memiliki waktu 10 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu dengan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kewenangan kami di Bawaslu hanya sebatas menerima laporan, melakukan klarifikasi, melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi. Untuk pemberian sanksi dan lain sebagainya menjadi kewenangan dari KASN,” tegasnya.(yos)