Pemerintah Provinsi Papua Barat sampai saat ini sudah mengakomodir 1.391 pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pemberian paket pekerjaan.
Ini diungkapkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Papua Barat, Wempi Mandacan, menjawab pekerja pers di sela demo puluhan pengusaha OAP yang belum kebagian pekerjaan di gubernuran, Rabu (30/09/2020).
Dia menegaskan Gubernur Papua Barat Domionggus Mandacan selalu mengarahkan jajaran Pemprov untuk berupaya mengakomodir pengusaha OAP, tapi kecenderungan yang terjadi para pelaku usaha OAP selalu mendatangi Gubernur.
“Dengan demikian ada indikasi kesepakatan Teminabuan antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota belum berjalan sepenuhnya,” tuturnya.
Seperti diberitakan papuakini, salah satu butir Kesepakatan Teminabuan ini adalah pembinaan para pengusaha OAP dengan skema 30:70. Yaitu, 30 persen ditangani Pemprov dan 70 persen oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Kesepakatan ini diteken pada 30 April 2019.
Wempi lebih lanjut mengatakan saat ini sudah habis pekerjaan yang bisa dibagikan ke pengusaha OAP. Salah satu penyebabnya adalah pemangkasan 50 persen secara nasional anggaran DAK dan seluruh OPD.
Wempi lalu mengatakan banyak pengusaha OAP yang belum terdaftar di LPSE provinsi dan kabupaten/kota, serta belum memverifikasi keabsahan dokumen usahanya melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
Wempi kemudian menyatakan Gubernur rencananya Jumat (02/10) lusa akan bertemu langsung dengan para pelaku usaha OAP yang selalu mendatangi gubernuran tersebut.(an/dixie)
