Sejumlah Instansi Pemerintah Bintuni Tunggak Listrik 3-6 Bulan

Sejumlah Instansi Pemerintah Bintuni Tunggak Listrik 3-6 Bulan
Kepala UP3 PLN Manokwari, Sulisiyo.

Sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni menunggak pembayaran listrik di PLN antara 3-6 bulan.

“Soal tuggakan memang ada di Bintuni. Kita tiap bulan surati. Pemerintah komit akan segera menyelesaikan,” ujar Kepala UP3 PLN Manokwari, Sulisiyo.

Menurut Sulisiyo, pemerintah masih melakukan pembahasan-pembahasan terkait pembayaran tunggakan itu.

Soal instansi yang menunggak, dia mengatakan tidak banyak namun dia lupa berapa total rincian tunggakan itu.

Terpisah, General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat Abdul Farid mengakui ada hak hak PLN yang masih tertahan di pelanggan, baik itu kantor pemerintahan, industri maupun swasta.

“Tentu sangat terbuka peluang untuk Kejaksaan menangani hak hak PLN yang tertunda itu dari aspek keperdataan,” ujarnya di Kantor Kejati Papua Barat usai penandatangan Nota Kesepahaman antara PLN dan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Menurutnya PLN punya mekanisme untuk penagihan tunggakan pelanggan. “Tapi kalau sudah buntu, tentu harus ada solusi karena tidak boleh mandeg. Makanya, atas penandatanganan nota kesepahaman ini, Kejaksaan akan kami minta dukungannya untuk menangani soal tunggakan itu,” tandasnya.(njo)

tunggakan PLN, General Manager PLN Papua dan Papua Barat, Kepala PLN Manokwari,

Baca Juga :
Kejati Papua Barat dan PLN Teken MoU