Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyerahkan 7.275 sertifikat hak atas tanah secara simbolis kepada 30 orang di hotel Aston Niu Manokwari, Selasa (05/01/2020).
Penyerahan simbolis juga dilakukan untuk 30 orang di Kota Sorong dan 15 orang di Kabupaten Kaimana.
Penyerahan itu merupakan bagian dari penyerahan 584.407 sertifikat hak atas tanah secara virtual oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Papua Barat, Freddy Kolintama, setelah penyerahan simbolis itu instansinya akan menyerahkan semua sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) itu.
Menurutnya di 2020 target sertifikasi lahan di Papua Barat sebanyak 25.000. Jumlah itu berkurang jadi 9.000 karena Covid-19 dan refocusing anggaran.
“Di 2021 targetnya kemungkinan masih akan berubah tergantung anggaran, tapi kemungkinan sekira 30.000,” tutur Kolintama.
Kolintama menjelaskan PTSL beda dengan Prona, karena PTSL mewajibkan semua lahan di desa harus terukur tanpa ada sisa.
Kolintama kemudian mengungkapkan salah satu kendala sertifikasi lahan di Papua Barat adalah banyaknya tanah adat. Selain itu, banyak pula lahan yang termasuk kawasan hutan.
“Untuk bisa disertifikasi, lahan-lahan tersebut harus ada pelepasan lahan kawasan,” tandas Kolintama.(dixie)
