Puluhan orang yang menamakan diri Gerakan Musyawarah Anak Adat Papua (GMAAP) menanyakan hasil CPNS 2018 Kaimana yang telah diumumkan Jumat (5/3/2021) lalu.
Dengan menggunakan sebuah mobil dan puluhan kendaraan roda dua, mereka long march dari kantor Dewan Adat Kaimana ke kantor BKSDM Kaimana, Senin (08/03/2021). Sekira 200 meter dari kantor BKSDM mereka dihentikan aparat kepolisian.
Di tempat ini massa berorasi lalu bertemu dengan Plt Kepala BKSDM Kaimana, Olivia Ansanay, yang kemudian menjelaskan hasil CPNS pertama dicuri.
Tak puas dengan penjelasan itu, massa pergi menuju kantor DPRD Kaimana, lalu berorasi dan minta bertemu para anggota dewan.
Candra Furima, koordinator aksi ini kepada papuakini mengatakan, aksi yang dilakukan ini murni untuk mempertanyakan hasil CPNS 2018 yang telah diumumkan beberapa hari lalu.
“Setelah kami lihat ternyata ada persoalan pembagian kuota yang tidak jelas. Yang terjadi justru 70:30. Untuk itu kami minta agar kelebihan itu dihapus, dan dikembalikan kepada anak-anak putra daerah,” tegasnya.
Dia juga menyebut ada nama-nama yang telah dinyatakan tembus di data pertama yang sempat beredar di masyarakat, tetapi kemudian tidak tembus di data kedua yang telah diumumkan.
“Kenapa kabupaten lain yang berdasarkan kebijakan bupati bisa 100 persen tembus dan itu semua adalah OAP, padahal mereka juga tabrak regulasi. Kenapa Kaimana tidak bisa?” klaimnya.
“Kami menilai pendekatan kelulusan CPNS Kaimana ini menggunakan pendekatan politik, pendekatan keluarga, atau pendekatan lain-lain,” tudingnya.
Dia mengatakan jika aspirasi ini tidak diindahkan maka mereka akan memalang kantor BKSDM dan DPRD Kaimana.
Saat berita ini diturunkan, sekira pukul 14.00, massa tengah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kaimana, Irsan Lie, bersama dua anggota DPRD lain, yakni Fatamsyah Furu dan Ruth Bles, dan Wakil Bupati Kaimana, Ismael Sirfefa, Pjs Sekda Kaimana Luther Rumpumbo, serta Ketua Dewan Adat Kaimana, Yohan Werfete.(yos)
