Miras dan togel merupakan kenyataan di Manokwari, walau kelasnya beda. Pasalnya, ada cukai, alias pendapatan, dari minuman beralkohol (miras) yang didapat pemerintah, sedangkan togel yang masuk kategori perjudian dilarang sama sekali.
Judi offline di Indonesia dilarang di KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan judi online diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Belakangan, ada Perpres No 10 tahun 2021, yang dalam lampirannya, antara lain, membolehkan investasi pabrik miras di empat provinsi, yaitu di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Lampiran yang mengatur soal investasi miras itu kemudian dicabut.
Dari empat provinsi itu, hanya Papua yang selama ini tidak memberi kontribusi penerimaan negara dari cukai miras, karena memang secara ‘legal’ tak ada miras di sana. Begitu pula di Papua Barat.
Padahal, pendapatan dari cukai merupakan salah satu komponen Dana Bagi Hasil untuk daerah.
Faktanya, dua hal ini dengan gampang didapat di Manokwari, yang disebut sebagai Kota Injil ini. Bahkan, togel yang dilarang undang-undang merajalela dan tertempel di berbagai tempat seperti seorang kandidat dalam masa Pemilu dan Pilkada.
Peredaran ini membuat berbagai pihak heran, termasuk anggota DPRD Manokwari, Aloysius Siep. “Dilarang beredar tapi faktanya beredar,” ujarnya lalu mengatakan DPRD Manokwari sedang membicarakan tentang pengendalian dan pengawasan miras.
Siep yang juga Ketua Perindo Manokwari itu berpendapat, karena faktanya seperti itu, maka seyogianya harus ada kontribusi dari dua sektor ‘ilegal tapi bebas’ itu ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Lalu, siapa kira-kira yang dapat “Pendapatan Oknum (PO)’ yang jumlahnya diduga berlimpah dari dua barang itu? “Wah saya tak tahu itu. Tak boleh menduga-duga, nanti jadi fitnah,” tandasnya.
Anda tahu?(dixie)