Persatuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Papua Barat mempertanyakan otoritas dan nyali pemerintah dalam pemberantasan miras, judi, dan prostitusi.
“Apakah karena kurang nyali, kurang kuat bisa menegakkan,” ujar Ketua Umum PGGP Papua Barat, Pdt Sherly Parinussa, kepada pekerja pers, Rabu (24/03/2021).
Penegakan yang dimaksud adalah Perda Miras dan Perda Kota Injil yang ditetapkan, masing-masing, medio 2006 dan 2018 lalu.
Belakangan Perda Miras diinformasikan dicabut karena bertentangan dengan aturan di atasnya.
Menurut Parinussa, didampingi Sekretris Umum PGGP Papua Barat, Erenst Ngabalin, hal tersebut bisa dilaksanakan terkait Otonomi Khusus. “Otsus bisa jadi pegangan hukum untuk melindungi orang Papua,” tegas Parinussa.
Parinussa menegaskan Perda Kota Injil bukan soal agama tapi tentang bagaimana menertibkan masyarakat, termasuk soal miras, judi, dan prostitusi.
Pemerintah, tegasnya, punya otoritas, ada penegak hukum. “Masa tak bisa bikin Satgas dari berbagai unsur. Tak mungkin gereja-gereja, misalnya membentuk Satgas, karena nanti dibilang mengambil alih peran pemerintah dan aparat hukum,” ungkapnya.
Parinussa lalu menyatakan sebagai pihak yang menginiasi Perda Miras dan Perda Kota Injil, mereka akan terus mengawal dan melakukan terobosan agar tak ada pembiaran yang bisa membuat kota makin rusak.
Parinussa menyatakan PGGP Papua Barat akan menyampaikan hal ini ke Gubernur Papua Barat, apakah dimungkinkan ada Peraturan Gubernur soal ini, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda.
Soal informasi bahwa peredaran miras di Manokwari beromzet miliaran Rupiah, dengan tanpa ada kontribusi resmi ke kas daerah, Parinussa mempertanyakannya.
“Jangan sampai ada keuntungan-keuntungan yang diambil dari sini oleh oknum-oknum. Jangan (karena) ada keuntungan oknum, atau iming iming, lalu tidak ditindak. Jangan pandang bulu. Civil society harus jalan,” ingat Parinussa.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››