Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengingatkan seluruh OPD untuk menerapkan pendekatan money follow program bukan money follow function.
Ini dikatakan Gubernur dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua Barat 2022 di sebuah hotel di Manokwari, Selasa (20/04/2021).
Gubernur menyatakan selama ini pendekatan money follow program tersebut belum dapat diterapkan dengan baik oleh OPD, di mana usulan kegiatan masih berdasarkan fungsi atau money follow function.
Untuk itu Gubernur berharap kehadiran narasumber dari Kemendagri dan Bappenas dapat memberikan pencerahan agar pemahaman terhadap dua hal itu makin baik.
Money follow program adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah dan nasional, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sebaliknya, money follow function adalah pendekatan anggaran di mana fungsi menjadi poros utama dalam alokasi anggaran, di mana terdapat beberapa fungsi dalam pemerintahan yang tidak prioritas tetap mendapat alokasi anggaran.
Gubernur kemudian berpesan pada para bupati/walikota untuk menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, yang dikenal dengan sebutan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Agar proses perencanaan dan pembangunan dan penggaran pada tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota akan semakin berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” pesan Gubernur dalam kegiatan online dan offline yang diikuti seluruh bupati/walikota di Papua Barat ini.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››