KPK Fasilitasi Kerja Sama GIZ Dorong Implementasi Program Antikorupsi di Papua Barat

KPK Fasilitasi Kerja Sama GIZ Dorong Implementasi Program Antikorupsi di Papua Barat

Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dengan enam pemerintah daerah (pemda) di Papua dan Papua Barat 15 Januari 2021 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Papua Barat guna mendorong rangkaian implementasi program antikorupsi dan perbaikan tata kelola sektor kehutanan pada 26 – 28 April 2021.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V Dian Patria mengatakan, Papua Barat telah mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi. Oleh karena itu, katanya, tata kelola kehutanan yang berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga alam Papua dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua.

Pekerjaan besar ini, lanjut Dian, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemda di Papua Barat dan membutuhkan kolaborasi serta sinergi yang harmonis antar pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, KPK dan GIZ bekerja sama memperkuat kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan lintas stakeholder di Papua Barat,” ujar Dian Patria di salah satu rangkaian kegiatan dalam keterangan tertulis yang diterima papuakini.

Sementara itu, Principal Advisor APCC GIZ, Fransisca Silalahi, menjelaskan bahwa kerja sama ini meliputi dukungan terhadap program pencegahan korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan pada enam pemda yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan.

“Keenam daerah tersebut terpilih berdasarkan luas area hutan dan komitmen pemerintah daerahnya. Total luas area hutan keenam daerah adalah 7,9 juta hektar,” ujar Fransisca Silalahi.

Sektor kehutanan dipilih karena Indonesia merupakan salah satu aktor global dalam perubahan iklim dunia, dengan luas hutan lebih dari 125 juta hektar.

Baca Juga :
Pansus Papua Akan Bertemu ULMWP dan KNPB, Menkopolhukam Diminta Kesampingkan DPO

KPK berharap kerja sama di bidang pencegahan dan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan ini dapat berdampak signifikan pada masyarakat di Tanah Papua.(*)