Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mensegerakan belanja daerah alias belanja APBD.
“Baik belanja aparatur maupun belanja modal, tapi yang paling penting belanja modal segerakan. Karena angka-angka yang saya lihat yang tinggi baru belanja pegawai. Itu juga baru di angka 63 persen. Belanja modal per akhir Maret baru 5,3 persen,” ujar Presiden dalam Pengarahan Kepada Kepala Daerah Se Indonesia secara virtual dari Istana Negara, 28 April 2021.
Presiden menegaskan perputaran uang di daerah sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. “Transfer dari pusat ke daerah tidak dibelanjakan tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Hati hati,” ingat Presiden dalam pengarahan yang turut dihadiri Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Kementerian Dalam Negeri.
Presiden menyatakan sampai akhir Maret uang pemerintah daerah yang disimpan di bank Rp182 T. “Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank,” ingat Presiden.
Sebelumnya, pada 22 April 2021 lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan
hingga kuartal I 2021, total simpanan pemerintah daerah di bank Rp 182,33 triliun. Naik sekitar Rp18,39 triliun, atau 11,22%, dari Februari 2021 yang Rp163,95 triliun.
Presiden juga mengingatkan penyaluran bansos, bantuan UMKM, BLT desa agar secepatnya diterima masyarakat, agar masyarakat bisa belanja.
“Belanja berarti ada permintaan, ada permintaan berarti akan ada pertumbuhan ekonomi,” tegas Presiden lalu menyatakan per April penyaluran BLT desa baru 32 persen.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››