Kemendagri Harap Papua Barat Bisa Tender Pekerjaan Sebelum APBD Ditetapkan

Kemendagri Harap Papua Barat Bisa Tender Pekerjaan Sebelum APBD Ditetapkan
(kiri ke kanan) Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwailla, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Rut W Eka Trisilowati, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, M Ali Hanafiah, dan Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Aronggear.

Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI, akan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), terkait peraturan dan kebijakan pemerintah pusat bahwa pekerjaan sudah bisa ditenderkan sebelum APBD berjalan.

Ini dikatakan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam Bincang Bareng Media yang difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat di sebuah restoran di Manokwari, Senin (10/05/2021).

Langkah ini bakal ditempuh sebagai jawaban atas pertanyaan pekerja pers mengenai kemungkinan terjadinya kesalahpahaman aparat penegak hukum yang belum tahu bahwa tender sebelum APBD ditetapkan itu boleh dilakukan.

Horas Maurits Panjaitan, yang tampil secara daring, menegaskan tender sebelum APBD ditetapkan itu bisa dilakukan jika APBD tepat waktu, sementara APBD Papua Barat molor karena berbagai hal, salah satunya SIPD.

Hal senada dikatakan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, M Ali Hanafiah. “Tapi, penandatangan kontrak tetap harus di (APBD) tahun berjalan,” jelas Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat mengatakan pemerintah memberikan kelonggaran dalam hal ini lantaran proses pengadaan butuh waktu.

Sementara itu, Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Aronggear, mengatakan Pemprov Papua Barat belum berani melakukan itu sebelum penetapan APBD.

“Biasanya kami lakukan setelah penatapan APBD, karena bisa ada perubahan-perubahan yang membuat kita harus hitung kembali berapa pagu yang harus kita belanjakan,” tutur Kepala BPKAD Papua Barat.

Meski begitu, Kepala BPKAD Papua Barat, menyatakan karena mepetnya waktu dan perubahan aplikasi yang digunakan, Pemprov akan secepatnya melakukan lelang walau uang untuk pekerjaan dimaksud belum ada.

“Agar pada waktunya (saat uang ada) kegiatan tersebut bisa berjalan,” tandasnya.

Baca Juga :
Papua Barat Dapat Kuota 72 OAP Bintara Polri

Bincang Bareng Media yang dibuka Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Rut W Eka Trisilowati, ini juga menampilkan Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwailla.(dixie)