Ada OPD Belum Input Data, DAK Papua Barat Dari Pusat Belum Masuk

Ada OPD Belum Input Data, DAK Papua Barat Dari Pusat Belum Masuk
Rapat paket barang dan jasa Pemprov Papua Barat yang dipimpin Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Sekprov Papua Barat, Nataniel D Mandacan, di Hotel Aston Niu Manokwari, 15 Juli 2021.

Masih adanya sejumlah OPD yang belum memasukkan data Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat dana tersebut sampai saat ini belum masuk ke kas Pemprov Papua Barat.

Ini dinyatakan Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Aronggear, dalam rapat paket pengadaan barang dan jasa Pemprov Papua Barat di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (15/07/2021).

“Yang kelola dana DAK sebenarnya dikoordinir Kepala Bappeda, tapi karena belum datang, saya sampaikan,” tutur Enos Aronggear dalam rapat yang dipimpin Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Sekprov Papua Barat, Nataniel D Mandacan.

Kepala BPKAD Papua Barat menegaskan bahwa tugas masing-masing OPD belum maksimal, sehingga penginputan data DAK ke aplikasi belum masuk seluruhnya, yang buntutnya mengganjal OPD lain yang sudah masukkan data tersebut.

“Sampai hari ini dana DAK belum mauk ke kas daerah. Mohon perhatian seluruh OPD yang kelola DAK fisik dan non fisik. Satu OPD terlambat, semua terhambat” tutur Enos Aronggear lalu mengingatkan batas pemasukannya adalah 21 Juli 2021.

OPD yang mengelola dana DAK fisik adalah, antara lain, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan, sedangkan DAK non fisik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Koperasi.

“(Dinas) PUPR sudah ajukan (tagihan) tapi sampai di keuangan tak bisa diproses karena sumber dana DAK belum masuk,” ungkap Enos Aronggear.

Kepala BPKAD Papua Barat kemudian mengatakan jika dana ini tak masuk, maka mungkin saja kontrak tak bisa diteruskan. Jika diteruskan dan kemudian dibayar maka nanti akan berakibat pada sumber dana lain.

“Kita jaga dana kas daerah kita terisi sesuai porsinya dan belanjanya sesuai kebutuhannya, sesuai sumber dananya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai saat pembagian paket lalu tak tersedia alokasi dana DAK,” ungkap Enos Aronggear.

Baca Juga :
Ketua DPR PB: Menpan dan RB Nyatakan Penerimaan CPNS Papua Barat Offline

Kepala BPKAD Papua Barat lalu mengatakan hal ini sudah pernah dirapatkan sebelumnya di keuangan, dan sudah pernah disampaikannya. “Tapi belum masuk juga (datanya). Saya imbau lagi segera lakukan apa yang harus dilakukan,” tegas Enos Aronggear.(dixie)