Perpanjangan PPKM Papua Barat Tergantung Pemerintah Pusat

Perpanjangan PPKM Papua Barat Tergantung Pemerintah Pusat
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, jalan sehat rutin akhir pekan didampingi sejumlah pejabat Pemprov Papua Barat di Pantai Mandopi, Manokwari, 07 Agustus 2021.

Diperpanjang tidaknya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Papua Barat tergantung pemerintah pusat.

“Kita tergantung pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat perpanjang, maka Papua Barat juga perpanjang,” ujar Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menjawab papuakini, Sabtu (07/08/2021).

Gubernur Papua Barat mengatakan ini di sela jalan sehat rutinnya tiap akhir pekan di kawasan Pantai Mandopi, Manokwari.

Seperti diberitakan sebelumnya, perpanjangan PPKM teranyar akan berakhir 09 Agustus 2021.

Sehari sebelumnya, Gubernur Papua Barat dalam Rakornis X BPBD se Papua Barat di Manokwari mengatakan, sesuai data Satgas Covid-19 Papua Barat, penanganan penyebaran pandemi Covid-19 di Papua Barat saat ini sudah mulai terkendali menyusul beberapa kali perpanjangan PPKM.

Di awal PPKM awal Juli lalu ada dua kabupaten di Papua Barat yang masuk kategori Level 4, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Setelah PPKM diperpanjang, tinggal Kota Sorong yang Level IV, sedangkan Manokwari Level III bersama 9 kabupaten lainnya, sedangkan dua kabupaten ada di Level II.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 belakangan ini Pemprov Papua Barat, bersama berbagai organisasi lainnya, termasuk TNI dan Polri, gencar melakukan vaksinasi massal Covid-19 dibarengi pemberian bantuan bahan pokok untuk masyarakat yang ikut vaksinasi tersebut.

Menurut Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, yang juga Ketua Pramuka Papua Barat, dalam vaksinasi massal Covid-19 di Kabupaten Sorong, Pemprov Papua Barat menargetkan vaksinasi Covid-19 mencapai setidaknya 772.229 jiwa, atau 70 persen dari 1,3 juta penduduk Papua Barat.(dixie)

Baca Juga :
Gubernur Ingatkan Warga Rawat Rumah Bantuan