Selain memberikan dukungan dalam Pilkada, partai koalisi juga memiliki tugas mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Mendukung pemerintahan tidak dalam konteks selalu seiya sekata,” ujar Frans Amerbay SE, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana kepada papuakini, Jumat (19/11/2021).
Artinya, kalau itu baik untuk kepentingan masyarakat, maka sudah menjadi tugas koalisi untuk mendukung. Tetapi, kalau ada yang kurang pas, maka koalisi juga memiliki tugas untuk menyampaikan dari sisi regulasi mana yang kurang pas, sehingga kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dan secara politik sah-sah saja. Untuk itu, perlu ada kedewasaan berpikir dan kedewasaan secara politik dari semua pihak.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, jika ruang koalisi ditutup dan tidak ada ruang diskusi lintas fraksi, maka ekornya nanti akan muncul saat penyampaian pandangan politik yang menjadi konsumsi banyak orang.
“Sebelum kebijakan diambil, kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu buat kajian-kajian terlebih dahulu dan, apabila perlu, minta juga pendapat dari fraksi di dewan, sehingga program tersebut bisa masuk dalam perencanaan,” kata Frans Amerbay.
Ketua DPRD Kaimana periode 2014-2019 ini juga mengatakan, dukungan koalisi terhadap program pemerintah yang dinilai baik untuk kepentingan masyarakat dilakukan dalam bentuk penganggaran di APBD, di mana setiap progam yang tidak dianggarkan tidak mungkin bisa jalan.
Pria asal Teluk Etna ini lalu mengatakan, tugas sebagai partai koalisi sudah dilakukan saat kampanye di berbagai tempat. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mendukung pemerintahan ini agar dapat berjalan sukses. Koalisi pun tidak mau pemerintahan ini gagal. Kalau gagal pasti nama baik individu maupun partai akan terbawa-bawa karena sebagai pihak yang memberi mendukung.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Kalau ada keluhan masyarakat, maka tugas kami mengingatkan bahwa perlu ada pembenahan di sini, dan suara kami harus didengar. Masalah nanti mau implementasikan atau tidak itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kami tentu akan melakukan yang terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
Untuk diketahui, dalam Pilkada Kabupaten Kaimana ada enam partai politik peraih kursi di DPRK Kaimana yang memberikan dukungan sebagai koalisi.(yos)