Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur Papua Barat Berkumandang Keras di Pusat

Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur Papua Barat Berkumandang Keras di Pusat
Pertemuan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Papua Barat, Gubernur Papua Baratr, Dominggus Mandacan, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, anggota DPR RI dapil Papua Barat, Robert Kardinal, Senator DPD RI dapil Papua Barat, Filep Wamafma, di Jakarta baru-baru ini. (Foto: ist)

Aspirasi masyarakat Papua Barat agar masa jabatan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, diperpanjang terus berkumandang di kancah politik nasional.

Aspirasi itu disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Papua Barat yang terdiri dari, antara lain, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat, Dewan Adat Papua Barat, MUI Papua Barat, IKA Suara, NU, KKSS, Intelektual Arfak, Paguyuban Nusantara, termasuk anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma.

Filep Wamafma menyatakan aspirasi ini dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati bahwa DPD RI turut serta mengadvokasi aspirasi masyarakat Papua Barat yang menghendaki masa jabatannya gubernurnya diperpanjang.

Masa jabatan Gubernur dan Papua Barat berakhir pada 12 Mei 2022, sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada 27 November 2024. Dengan demikian setidaknya ada jeda waktu hampir 3 tahun di mana puncak eksekutif Papua Barat akan dipimpin penjabat gubernur.

Filep Wamafma menegaskan konstitusi menjamin daerah yang bersifat khusus untuk memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

“Kebijakan dalam rangka melaksanakan UU, oke,tapi kebijakan juga dalam mematuhi UU Otsus harus diperhatikan. Aceh dengan Otsusnya, Papua dengan Otsusnya, DIY juga. DIY misalnya, itu (gubernur) seumur hidup,” ungkap Filep Wamafma, 08 Maret 2022.

Dengan demikian Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Papua Barat berpendapat Presiden bisa mererbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang untuk memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat.

Ketua FKUB Papua Barat, Pdt Sadrak Simbiak, menambahkan Papua Barat punya kekhususan secara kultural yang tidak bisa dipimpin oleh Gubernur hasil penunjukan. Gubernur Papua Barat harus merupakan pilihan rakyat Papua Barat sendiri.

Sadrak Simbiak juga mengatakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Papua Barat telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait hal ini.

“Kami sudah bertemu dengan Mendagri, dengan KSP (Kantor Staf Presiden, red), dengan Menkopolhukam, berharap suara kami ini sampai pada Bapak Presiden dan berharap bertemu langsung dengan Pak Presiden. DPD sejauh ini telah mengadvokasi kami dan puji Tuhan hari ini kami sudah bertemu MPR RI,” ungkap Ketua FKUB Papua Barat, 08 Maret 2022.

Baca Juga :
KPK Harap Ada Sinkronisasi Opini BPK dengan MCP

DUKUNG PERPANJANGAN PRESIDEN

Selain itu, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Papua Barat menyatakan siap mendukung penuh jika Presiden Jokowi akan diperpanjang masa jabatannya.

Filep Wamafma menyatakan jika pemerintah dan elit-elit politik nasional menyepakati bahwa masa jabatan presiden diperpanjang, maka rakyat Papua Barat akan mendukung.

Filep Mawamfma juga mengatakan Presiden Joko Widodo selama kepemimpinan dua periodenya berhasil menarik simpati rakyat Papua Barat dengan berbagai program pembangunan yang pro Tanah Papua, khususnya Papua Barat.

“Rakyat Papua Barat tidak akan keberatan, sangat tidak keberatan jika Jokowi diperpanjang jabatannya. Tidak ada masalah. Rakyat Papua akan dukung full. Semua tokoh-tokoh lintas suku akan dukung full,” tutur Filep Wamafma.

Filep Wamafma yakin ketika masa jabatan Jokowi diperpanjang maka pembangunan di Tanah Papua akan terus berlanjut. “Belum tentu presiden yang akan datang akan memiliki konsep pembangunan seperti Jokowi,” ingat Filep Wamafma.(*/dixie)