Pemerintah pusat diminta untuk tidak menunda-nunda penetapan Penjabat Gubernur Papua Barat menyusul pensiunnya penjabat sebelumnya pada 25 Oktober 2023.
“Segera tetapkan Penjabat Gubernur Papua Barat yang baru dari 3 nama yang sudah diusulkan dan direkomendasikan secara tertulis oleh DPR Papua Barat sesuai permintaan Kemendagri,” ujar Ketua Yayasan Rahim Papua Tujuh, Pdm Theresia Lusianak Rumaropen AMd SE, dalam pesan tertulisnya, 26 Oktober 2023.
Dia menyebut ada banyak persoalan daerah mendasar di Papua Barat yang belum tertangani. Salah satunya adalah tingginya inflasi Papua Barat yang menyebabkan provinsi ini masuk 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
“Juga ada persoalan kemiskinan ekstrem yang masih jadi PR utama, tuntutan pengusaha-pengusaha lokal asli Papua yang belum mendapatkan pekerjaan, penyerapan anggaran yang super lamban. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah pusat dengan tidak menunda penunjukan dan pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat,” bebernya.
Dia berpendapat semakin Kemendagri dan pemerintah pusat menunda, maka semakin besar potensi terbukanya ruang terjadinya konflik-konflik ringan dan konflik urat saraf yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam tataran kehidupan masyarakat yang mulai terkotak-kotak.
“Jadi janganlah ada udang di balik batu terhadap penetapan Penjabat Gubernur Papua Barat,” harapnya.
Soal penunjukan penjabat gubernur tersebut, selain harus berdasarkan tiga nama rekomendasi DPR Papua Barat, juga mesti berdasarkan aturan kepegawaian negeri atau ASN, dan harus menganut asas manajemen the right man on the right place in the right time.
Lalu, dari tiga nama yang diusulkan, siapa figur yang dinilainya tepat? Soal ini, Kaka Tere, sapaan akrabnya, tetap memandang Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai figur yang tepat.
“Selain salah satu yang dicalonkan DPR Papua Barat, beliau ASN aktif dan birokrat murni yang netral dari panggung politik, tidak memiliki pekerjaan rumah, dan memiliki product knowledge serta pandangan yang baik tentang situasi sosial kemasyarakatan Orang Asli Papua dan suku-suku Nusantara lainnya yang ada di atas Tanah Papua. karena beliau kan memiliki pengalaman dalam mengelola tata pemerintahan di beberapa wilayah di Tanah Papua melalui posisinya sebagai Penjabat Bupati Mimika juga sebagai Pelaksana Tugas Sekda di Papua Tengah,” bebernya
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Bagaimana dengan Velix Vernando Wanggai? Baginya, Dai Velix, sapaan akrabnya pada Velix Wanggai, merupakan figur OAP yang memiliki bargaining posisi yang kuat, penting dan strategis di Pusat melalui BP3OKP dengan pekerjaan rumah yang berat di 6 provinsi di Tanah Papua ini.
“Jadi tara usah ganggu Dai Velix dengan urusan 1 provinsi saja. Kalaupun mau ya jangan tanggung-tanggung, lebih baik persiapkan diri beliau untuk masuk dalam Pilgub Papua Barat 2024, dari pada harus menjadi caretaker di Papua Barat meninggalkan kepercayaan penting dari negara untuk mengurus 6 propinsi di Tanah Papua,” tandasnya.(*/dixie)