Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri 2 lantai 21 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, 04 Desember 2025.
Dalam pertemuan itu Gubernur Papua Barat mengungkapkan ketidakakuratan data selama ini turut disebabkan oleh keterbatasan petugas statistik di lapangan. Gubernur Papua Barat meminta pendataan ke depan memastikan seluruh desa terjangkau agar tidak merugikan daerah.
Keterangan tertulis yang diterima papuakini menyebutkan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan akan memberi perhatian khusus pada Papua dan Nusa Tenggara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan dengan dukungan penuh dari BPS pemerintah ingin memastikan agar data baru termasuk data kemiskinan dan kondisi rumah dari Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar utama penyusunan target renovasi rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa mulai tahun 2026, tidak boleh ada satu kabupaten pun yang tidak mendapatkan program renovasi rumah. Langkah ini merupakan perubahan besar dalam mendistribusikan bantuan sosial negara, yang memastikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh daerah.
Pertemuan ini turut dihadiri, antara lain, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Maluku Utara, Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Kepala BPS, dan Anggota DPR RI Komisi V. (*)
Click here to preview your posts with PRO themes ››

