Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuada) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni, di Jakarta, Kamis 05 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel di Provinsi Papua Barat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, serta mendukung penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papau Barat didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Heatubun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, Bondan Santoso, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat, Erik Ayatanoi.
Gubernur Papua Barat menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan disiplin pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan belanja daerah.
Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah.
Gubernur Papua Barat juga menekankan pentingnya dukungan pembinaan dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna mendukung kemandirian fiskal Papua Barat.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus memberikan pembinaan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Melalui pertemuan ini diharapkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kementerian Dalam Negeri semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. (*)