Bappeda Papua Barat berwawasan masa depan. Ini tersirat dari pelaksanaan konsultasi rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua Barat Tahun 2027 di sebuah hotel di Manokwari pada Senin 09 Maret 2027.
Konsultasi publik di awal triwulan pertama 2026 ini bertujuan menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.
“Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD Papua Barat Tahun 2027, guna memperkuat proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan inklusif,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Papua Barat, Prof Dr Charlie D Heatubun.
Konsultasi publik ini juga bertujuan membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Papua Barat.
Konsultasi publik yang dibuka Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, ini diharapkan menghasilkan sejumlah dokumen penting, seperti penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan RKPD Papua Barat Tahun 2027, berita acara konsultasi publik, serta kesepakatan hasil konsultasi publik.
Plt Kepala Bappeda Papua Barat lalu menyatakan tema ‘Akselerasi dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Program dalam Koridor Otonomi Khusus’ kegiatan ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan Papua Barat, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi program pembangunan. (*)
Click here to preview your posts with PRO themes ››