MANOKWARI — Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional Manokwari masih tutup pada Rabu (28/12). Kondisi ini berbeda dengan instansi vertikal lainnya di jalan Percetakan
Pantauan siang tadi kantor Bulog, BPS, Kementerian Agama di jalan itu sudah beroperasi.
Belum diperoleh konfirmasi kenapa salah satu instansi yang sangat vital perannya dala program Presiden Jokowi itu belum beroperasi sampai tadi.
Ini membuat kantor ATR/BPN Manokwari harus bekerja eksra keras pada tahun depan. Pasalnya, sesuai dilansir situs Sekretariat Negara, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menyelesaikan 5 juta sertifikat pada 2017, 7 juta sertifikat di 2018, dan 9 juta sertifikat di 2019.
Presiden Jokowi menegaskan akan memantau, mengontrol, dan mengecek tiap kantor BPN dengan caranya. “Jangan lagi ada yang berbelit belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepetkan. Jangan diruwet-ruwetkan, apalagi pakai minta pungli, hati-hati,” tegas Presiden Jokowi saat menyerahkan 2580 sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Senin (10/10) siang.
Presiden menegaskan kembali peringatannya agar segenap petugas Kementerian Agraria/BPN berhati-hati kalau dirinya sudah menyampaikan peringatan seperti itu. Jangan ada yang berani coba-coba.
“Mata saya ada dimana-mana, mata saya memang hanya dua tapi intelijen ada dimana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti diawasi,” tegasnya.
Menurut Presiden Jokowi, dirinya ingin sertifikat ini mempermudah rakyat, ada kepastian. Karena itu, Presiden ingin prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah. Tidak seperti yang pernah dialaminya sendiri dalam pengurusan sertifikat tanah. “Pernah ngalami sendiri. Geleng geleng saya ngurus,” ujarnya.(***)
Click here to preview your posts with PRO themes ››