Tekad Wujudkan Rawan 1 Jadi Aman 1
GubernurPapua Barat mengeluarkan surat edaran pelarangan ketat peredaran minuman keras di Papua Barat, melalui Surat Edaran Gubernur No. 338/114/SE/GPB/2017 tertanggal 9 Februari 2017, yang diteken Pejabat Gubernur Papua Barat, Drs Eko Subowo MBA.
“Surat itu ditujukan pada para bupati dan walikota se-Papua Barat,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Papua Barat, melalui Kepala Bagian Protokol, Helen Frinda Dewi, Senin (13/2) siang.
Surat edaran itu didasarkan pada posisi Papua Barat yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu tertinggi dalam Pilkada Serentak 2017. Analisis menunjukkan salah satu faktor utama tingginya IKP itu adalah akibat pengaruh minuman keras.
Dalam surat edaran tersebut Gubernur memerintahkan para bupati dan walikota di Papua Barat untuk mengendalikan, membatasi, seoptimal mungkin, dan jika mungkin melarang untuk sementara waktu penjualan, peredaran, dan konsumsi miras selama masa tenang, hari pemungutan suara, dan tiga hari masa perhitungan suara, sejak 12 Februari sampai dengan 18 Februari mendatang.
Dalam surat edaran itu gubernur menyatakan seluruh penyelenggara Pilkada, Forkopimda, aparatur pemerintahan, unsur TNI/Polri, MRP, dan seluruh masyarakat PB komit menjamin pelaksanaan Pilkada yang demokratis, bersih, jujur, adil, tertib, aman, dan damai, serta bertekad membalikkan indikasi peringkat 1 Rawan Pilkada jadi Peringkat 1 Aman Pilkada.
Seperti diberitakan sebelumnya, masalah miras ini jadi salah satu topik bahasan utama kunjungan Gubernur, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda PB Brigjen Martuani Sormin Siregar, Ketua MRP Vitalis Yumte, Ketua KPU PB Amus Atkana ke Maybrat, Tambrauw, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong akhir pekan lalu.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Bahkan, Pangdam yang putra Tanah Papua ini dengan tegas menyatakan dia sangat benci miras, dan bahwa sampai saat ini dia tidak pernah mengonsumsi miras.(dixie)