2016, Ekonomi Papua Barat Naik 4,52%, Inflasi Turun 0,37%

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Agus Hartanto, membuka diseminasi dan diskusi di Manokwari, Selasa (7/3).

Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan mendorong perekonomian Papua Barat (PB) pada 2016 tumbuh 4,52%. Pertumbuhan ekonomi (PE) tersebut lebih tinggi 0,37% dibanding tahun 2015 yang 4,15%.

Demikian data dalam siaran pers Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Selasa (7/6), di sela Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Triwulan IV 2016 dan Hasil Penelitian Bank Indonesia 2016.

Menurut Kepala BI Perwakilan PB, Agus Hartanto, pertumbuhan di 2016 itu karena, antara lain, peningkatan produksi LNG, yang didorong mulai meningkatnya permintaan negara pembeli seperti Tiongkok, disertai membaiknya harga migas di akhir tahun.

Pertumbuhan itu dibarengi menurunnya inflasi 1,37% pada 2016 dibanding 2015. Di 2016 inflasi tercatat 3,62%, sedangkan 2015 terdata 5,34%. Hanya saja, laju inflasi PB ini masih di atas laju inflasi nasional yang 3,02%.

Melambatnya laju inflasi ini terutama dipengaruhi turunnya tekanan inflasi kelompok volatile food seperti ikan segar, telur ayam ras, dan sayur-sayuran.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=xoTzVyOAtJ8[/embedyt]

Untuk 2017 ini, BI memprediksi ekonomi akan tumbuh 4,8-5,2%. Penopangnya adalah peningkatan di sektor utama dan perbaikan kapasitas fiskal yang akan mempengaruhi belanja pemerintah dan investasi.

“Konsumsi rumah tangga juga akan jadi motor pertumbuhan,” tutur Hartanto.

Hanya saja, laju inflasi di 2017 diprediksi melonjak jadi 4,8-5,2%. Kenaikan itu diperkirakan akan dipicu potensi risiko hal-hal yang harganya dikontrol (administered prices) seperti tarif dasar listrik, harga gas, dan BBM dibarengi dampaknya pada volatile food.

Baca Juga :
Bertemu Gubernur, Pimwil BNI Papua-Papua Barat Bilang Tak Ada Agenda Khusus

“Ini mutlak butuh optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam memitigasi risiko agar inflasi dapat lebih terkendali,” ingat Hartanto dalam kegiatan yang diikuti perwakilan pemerintah, perbankan, dan akademisi itu.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi panel yang menampilkan para akademisi dari Unipa. Mereka memaparkan hasil penelitian kerjasama dengan BI terkait dampak aturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan tentang UKM di Manokwari dan Kota Sorong.(dixie)