Percepatan realisasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik (e-Planning dan e-Budgeting) merupakan salah satu hal yang diingatkan dan dtekankan Pj Gubernur Papua Barat, Eko Subowo, dalam rapat koordinasi dengan seluruh SKPD Pemprov PB, Selasa (7/3).
Dalam rakor di lantai III kantor gubernur itu, Subowo juga mengingatkan pengaktifan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
e-Planning dan e-Budgeting, bersama ULP dan PTSP merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Para kepala SKPD dalam rakor Selasa (7/3).
Subowo juga mengingatkan seluruh SKPD memastikan kegiatan prioritas sesuai urusan masing-masing, sebagaimana lampiran UU 23 Tahun 2014.
“Penyerapan harus maksimal, namun juga harus akuntabel, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, yanmas, dan trantibum dapat terjamin kontinuitasnya,” tegas Subowo.
e-Planning dan e-Budgeting sendiri baru akan ditetapkan pada 2018 mendatang, sebagaimana dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dalam penutupan Musrenbangnas 2016 lalu.(dixie)
