Ada Juga Dari Pemprov, Total 4 Orang
Anggaran penyelenggaraan Pilkada Papua Barat dilirik Kejaksaan Negeri Manokwari. Informasi yang diterima papuakini.co menyebutkan, Kejari Manokwari sudah melayangkan surat ke KPU PB. Surat itu disebut-sebut akan meminta keterangan dari empat orang.
Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Agus Joko Santoso, saat ditanya soal kabar itu melalui Kasi Intel, Irvan Bilaleya, membenarkannya.
“Benar. Ada surat untuk KPU PB. Surat kami kirim sekira pukul 14.00 tadi. Kami undang untuk memberi keterangan pada Kamis 23 Maret nanti,” ujarnya, menjawab papuakini.co.
Dia juga membenarkan ada empat orang yang akan dimintai keterangannya. “Ada dari pemerintah provinsi, ada pula dari lingkungan KPU PB,” jelasnya.
Dia belum bersedia merinci siapa-siapa saja empat orang tersebut. “Nantilah. Ini masih tahap klarifikasi,” tegasnya.
Ditanya dasar dari permintaan keterangan empat orang tersebut, dia mengatakan berdasarkan data intelijen dan laporan masyarakat, bahwa diduga ada yang tidak beres dengan anggaran Pilkada PB itu.
“Sprin (surat perintah, red) sudah ada. Tadi sudah layangkan panggilan untuk permintaan keterangan,” tandasnya.
Seperti diberitakan, KPU PB mendapat alokasi dana pilkada sekira Rp506 M untuk menggelar pemilihan gubernur dan waki gubernur PB pada 15 Februari lalu. Dana tersebut belum termasuk kucuran APBN dari pemerintah pusat.(Enjo/dixie)
“Kami berdasarkan data intelejen dan laporan masyarakat bahwa ada yang tidak beres dengan anggaran 500 miliar untuk pelaksanaan Pilgub. Laporan masyarakat itu harus ditindak lanjuti,” ujarnya.
“Sprint sudah ada, tadi sudah layangkan panggilan untuk permintaan keterangan penyidikan,” tandasnya. (Enjo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››