Ingin PBD Terealisasi? Selesaikan Tapal Batas

Dari Raker Bupati/Walikota Se-PB 2017

Aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) harus dikubur dalam-dalam, jika berbagai persoalan tapal batas kabupaten/kota di Papua Barat tak tuntas.

Hal ini tersirat dalam pernyataan Pejabat Gubernur Papua Barat, Drs Eko Subowo MBA, dalam sambutan pembukaan Raker Bupati/Walikota se Papua Barat 2017, di sebuah hotel di Manokwari, Selasa (21/3) malam.

Gubernur menyatakan bila kalau batas-batas eksisting yang ada saat ini tak jelas, maka inisatif pemekaran pasti ditolak.

“Makanya harus diselesaikan sekarang kalau mau bentuk DOB (Daerah Otonom Baru),” pesan Gubernur.

Pj Gubernur Papua Barat Eko Subowo (kedua kanan), Ketua Deprov PB Pieters Kondjol, Kapolda PB Brigjen Martuani Sormin, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau.

Gubernur mengakui di berbagai wilayah administrasi masih menyisakan masalah, karena tiap UU pemekaran batas-batasnya belum jelas.

Batasnya hanya secara umum. Misalnya di utara dengan laut, di timur dengan kabupaten A, di selatan dengan kabupaten B, dan di utara dengan kota C.

“Tak disebutkan garis batasnya di mana. Koordinatnya di mana. Yang pasti, semua UU DOB menyebutkan batas ditetapkan Mendagri,” jelas Gubernur yang juga Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri itu.

Gubernur kemudian menegaskan
penetapan batas daerah tak akan merugikan warga, karena batas itu imajiner, tanpa tembok atau pagar.

“Hak perdata dan ulayat tak terganggu sama sekali. Beda batas kabupaten dengan batas ulayat,” tegas Gubernur.

Gubernur kemudian mencontohkan desa di Bali yang ada desa adat dan desa administratif. Ada desa adat yang secara administratif lintas batas beberapa kabupaten/kota. Sebaliknya ada desa adat yang malah lebih kecil wilayahnya dari desa administratif.

Sebelumnya, Sekprov Drs Nataniel Mandacan dalam laporan panitia menyebutkan, salah satu hasil yang diinginkan dari Raker ini adalah langkah konkrit daerah yang masih bermasalah soal tapal batas. Para kepala daerah diharapkan menandatangani berkas tapal batas.

Baca Juga :
Pemkab Teluk Bintuni Janji Ganti Bangunan Pemkab Kaimana

“Kalau belum ada kesepakatan, Kemendagri ambil alih sesuai aturan, supaya tak masalah berkepanjangan,” ingat Sekprov.

Raker ini turut dihadiri, antara lain, Ketua Deprov PB Pieters Kondjol, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau,  perwakilan Kemendagri, dan Kemenpan RB.(dixie)