Maybrat bisa dikata merupakan persemayaman para ‘dewa.’ Pasalnya, proses pesta demokrasi Pilkada di kabupaten tersebut dikawal tiga orang jenderal bintang satu.
“Itu rekor di Indonesia. Di seluruh kabupaten di indonesia tak ada kabupaten diamankan tiga jenderal. Saya, Kabinda (Brigjen Abdul Haris Napoleon) dan Danrem menjaga langsung di Maybrat,” ,” ujar Kapolda Papua Barat, Brigjen Martuani Sormin, saat memberikan materi dalam Raker Bupati/Walikota se Papua Barat, di sebuah hotel di Manokwari, Selasa (21/3) malam.
Penjagaan ketat di Maybrat itu tak lepas dari predikat daerah Pilkada Rawan 1 di Indonesia.
Kapolda juga mengatakan pilkada tersebut juga mungki termahal di dunia. “Saya bawa sekira 1000 persenol, dengan di-back up Kodam dan Lantamal,” tuturnya.
Bahkan, polisi juga harus menyewa pesawat untuk memuluskan mobilitas. “Kalau orang di Jawa itu pasti heran. Di Jawa tak masuk akal itu. Kita charter pesawat ke Fakfak, Kaimana, Raja Ampat. Ya di sini banyak yang tak bisa pakai mobil, tidak seperti di Jawa,” jelasnya.
Syukurlah, kekhawatiran-kekhawatiran yang merupakan citra negatif Papua Barat bisa diubah. Terbukti kekhawatiran itu tidak terbukti.”Itu semua berkat bantuan bapak ibu sekalian, serta seluruh warga Papua Barat,” tegasnya.
Kendati begitu, Kapolda mengakui ada segregasi sosial yang harus diurai di Maybrat.
Selain itu, dalam Raker itu Kapolda juga mengingatkan soal hoax, alias berita tak benar yang belakangan sangat viral di Indonesia. Ini terjadi karena sangat murahnya harga kartu telefon genggam.
“Tapi, saya ingatkan jangan coba-coba lakukan itu, karena polisi punya perangkat tracing (pelacak) yang bisa melacak IMEI ponsel pelaku hoax. Bisa kami lacak,” tegas Kapolda.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) adalah semacam nomor seri unik di setiap perangkat ponsel. Seperti sidik jari manusia, tidak ada satu pun ponsel yang punya IMEI sama.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Kendati begitu, Kapolda mengakui alat tersebut belum ada di Papua Barat. Saat ini perangkat tersebut baru ada di Bareskrim Polri dan Polda PB. “Kita bisa ada kalau Pemprov dan Deprov bersedia anggarkan,” tuturnya.
Kapolda juga menyebutkan tentang keutuhan personil polisi. Saat ini baru ada sekira 4300 polisi di Papua Barat, sedangkan idealnya 11 ribu orang.
Dengan kondisi pendidikan polisi Papua Barat saat ini yang rata-rata hanya 150 orang di tiga lokasi, maka rasio kebutuhan itu baru bisa terpenuhi puluhan tahun mendatang.
Itu bisa terpenuhi bila ada Sekolah Polisi Negara (SPN) di Papua Barat. Bila ada lahan yang dihibahkan Pemprov untuk pendirian SPN, maka bisa dihasilkan 300 polisi setiap tahun.(dixie)