Otonomi Daerah Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik

K

ementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-21 pada Selasa (25/4) besok di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo. Itulah perayaan HUT Otda  yang  kali  kedua diadakan di luar  Istana Negara setelah tahun lalu di Kabupaten Kulon Progo.

Perayaan tahun ini mengambil tema Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government.

Dalam pidatonya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa tema tersebut selaras dengan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan dan daya saing daerah.

“Ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah yang berdampak pada pengurangan angka  kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan melalui penyelenggaraan tata  kelola  pemerintahan yang baik,” kata Tjahjo.

SINERGI PUSAT-DAERAH: Mendagri Tjahjo Kumolo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Timur di Grand City Surabaya pada 12 April 2017 lalu. (ist)

 

Dalam kesempatan itu,  Kemendagri menekankan empat makna pokok.

Pertama, pelaksanaan otda harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kedua, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik yang  harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronic government.

Ketiga, ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic government membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah (pemda).

MEMBERI PENJELASAN: Mendagri Tjahjo Kumolo bersama dirjen Otonomi Daerah Sumarsono dalam rapat dengan DPD RI terkait Otonomi daerah di Jakarta. (ist)

 

Keempat, peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic government bakal dapat mewujudkan tata  kelola  pemerintahan daerah yang baik dan aparatur pemerintah daerah yang bersih.

Saat ini Kemendagri mengembangkan program smart city untuk mendorong setiap pemda mengembangkan electronic government dalam penyediaan pelayanan publik.

Terkait  dengan program smart city tersebut, dikembangkan pula program city branding untuk mendorong setiap pemda maupun kota memprioritaskan pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dan kebutuhan masyarakat yang berbasis electronic government.

Saat ini terdapat 542 daerah otonom. Perinciannya, 34 provinsi, 415 kabupaten, dan  93 kota.

Baca Juga :
Mendagri Perintahkan Dinas Dukcapil Buka Sabtu dan Minggu

Setiap  pemda diwajibkan untuk meningkatkan kinerja. Manfaatkan seluruh potensi sumber daya  daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat dan  kalangan dunia usaha.

Pemerintah dalam peringata Hari Otda ke-21 ini menganugerahkan dua tanda kehormatan.

Pertama, Parasamya Purnakarya Nugraha untuk pemerintah daerah yang telah tiga kali dalam tiga tahun berturut-turut meraih prestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah yang menunjukkan kinerja terbaik berdasar hasil  evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun lalu  terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) 2015.(***)