Papua Barat telah dideklasikan menjadi Provinsi Konservasi pada ulang tahun ke-16 Provinsi Papua tahun 2015 lalu. Namun sampai saat ini belum ada upaya nyata untuk mewujudkan Papua Barat yang lebih konservatif.
Koordinator Daerah Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Papua Barat, Eko Rianto S. Hut mengungkapkan, dijadikannya Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi adalah untuk menjaga dan mengelola sumberdaya alam Papua Barat secara bijak, lestari dan berkelanjutan.
Namun, menurutnya, pada kenyataannya belum ada program nyata dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sampai tingkat Kabupaten untuk mendukung Provinsi Konservasi ini.
Bahkan Raperdasus yang harusnya disahkan untuk menjadi payung hukum Provinsi Konservasi belum disahkan sampai dengan hari ini. Padahal Pemerintah Provinsi Papua Barat mentargetkan Perdasus sudah bisa digunakan pada tahun 2017 ini.
“Kami sangat mendukung Provinsi Konservasi, tapi kami lihat belum ada program nyata. Jangan menjadi isapan jempol saja. Antara kami relawan yang mendukung konservasi tidak dukung oleh pemerintah, belum ada sinergi antara kami dan mereka (Pemerintah),” kata Eko kepada PapuKini.Co semalam.
Pelibatan banyak pihak untuk bersama sama mewujudkan Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi harus dilakukan. Karena menurutnya selama ini yang terlihat dijadikannya Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu saja.
“Relawan banyak, LSM lokal juga banyak, tapi tidak pernah dilibatkan untuk membahas barang ini. Jadi kami berfikir dijadikannya Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi masih menjadi kepentingan kelompok saja. Masyarakat sampai saat ini juga belum banyak yang tahu tentang ini,” pungkasnya. (WaWi)
