65 orang personil tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kuri Wamesa mengikuti Rembug Nasional Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia l di Gedung Nusantara IV DPR/DPD RI. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendesak Presiden Joko Widodo segera membuka moratorium.
Tim juga melakukan pertemuan dan konsultasi dengan anggota DPD RI asal Papua Barat, Mervin Komber.
Ketua Tim Pemekaran DOB Kuri Wamesa, Andarias Kayukatuy saat ditemui PapuaKini.Co di Jakarta berharap Kuri Wamesa segera mekar menjadi kabupaten sendiri. Minimal pada 2019 Kuri Wamesa diharapkannya sudah menjadi persiapan.
“Presiden kita harap segera mencabut moratorium, sehingga sebelum Pemilu 2019 kita harap sudah menjadi daerah persiapan, 3 tahun dievaluasi kemudian masuk dalam RUU DOB Baru Kuri Wamesa,” terangnya.
Ia menambahkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan semua administrasi yang diperlukan, seperti persetujuan Gubernur, DPR Provinsi, peta Kabupaten Induk dan DOB Kuri Wamesa.
Belum keluarnya rekomendasi atau persetujuan Gubernur itu karena ada beberapa kampung di Distrik Kuri dan Wamesa Kabupaten Bintuni belum mau bergabung untuk membentuk DOB Kuri Wamesa.
“Gubernur belum berikan rekomendasi karena di Bintuni masih tarik ulur. Katanya beliau akan memanggil Bupati Teluk Bintuni untuk menyelesaikan masalah ini. Sekembali dari Jakarta kami juga akan bertemu kembali dengan Gubernur untuk menanyakan perihal rekomendasi ini,” terangnya.
Terkait tarik ulur ini, Kayukatuy mengatakan karena adanya keinginan masyarakat di Distrik Kuri dan Wamesa Kabupaten Teluk Wondama untuk bergabung dengan DOB Kuri Wamesa yang awalnya dicetuskan oleh 6 Distrik di Kabupaten Teluk Wondama yaitu Distrik Wamesa, Distrik Rumberpon, Roswar, Windesi dan Kuri Wamesa.(WaWi)
Click here to preview your posts with PRO themes ››