Pasalnya, Sekkab Kabupaten Manokwari, F.M Lalenoh mengaku bahwa sampai saat ini kondisi kepariwisataan Kabupaten Manokwari belum berkembang secara optimal.
“Walaupun didukung dengan ketersediaan potensi pariwisata yang memadai. Namun kondisinya nyatanya tidak ada. Makanya kegiatan ini digelar untuk menyusun rencana induk pengembangannya,” ujar Lalenoh saat membuka konsultasi publik penyusunan RIPPARDA Kabupaten Manokwari tahun 2017, Rabu, (15/11) di Hotel Holiday Park.
Selain belum adanya rencana induk pembangunan, kata Lalenoh, persoalan lain muncul dari sisi keterbatasan pembiayaan dan investasi, rendahnya kemampuan SDM, serta belum tepatnya konsep pengelolaan yang tidak didukung dengan konsep perencanaan berbasis data dan analisis yang obyektif dan akurat.
“Kegiatan ini, diharapkan dapat menyerap sebanyak mungkin saran, masukan, pendapat konstruktif sebagai aspirasi daerah dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan dokumen RIPPARDA,” tuturnya.
Hasil diskusi publik ini akan menjadi bahan utama penyusunan draft laporan akhir yang akan dibahas bersama dalam rapat pembahasan laporan akhir pimpinan daerah.
Terpisah, Tim Ahli Pusat Penyusunan RIPARDA, Dr.Dra. Aris Miyati Nasution, MA mengatakan, kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan memiliki 4 fungsi, yakni memberikan gambaran mengenai tingkat signifikasi kepariwisataan dalam pembangunan wilayah, signifikasi konteks pembangunan kepariwisataan wilayah yang lebih tinggi, memberikan gambaran dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan kepariwisataan, serta menjadi sadar dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan.
“Kami tim dari Jakarta sudah dua kali ke sini. Pertama penyusunan RIPPARDA kabupaten Pegaf, dan yang kedua di Kabupaten Manokwari,” tuturnya.(cpk2/njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››