Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dihimbau agar tidak terlalu awal menuntut dan membicarakan soal anggaran dan hak yang harus diterima.
Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono pada papuakini.co di Hotel Orchardz Jakarta, Rabu (29/11).
“Kurang elok kalau terlalu awal anggota MRP membicarakan anggaran,” ungkap Soni, sapaan akrabnya.
Menurutnya, sebaiknya anggota MRP dan MRPB di awal masa tugasnya lebih mempersiapkan dan memotivasi diri untuk membangun citra publik sebagai lembaga yang berwibawa, peduli dan memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua.
“Mereka harus berembug apa yang perlu diperbaiki. Dan dalam forum yang terbatas maunya mereka seperti apa,” tuturnya.
Terkait itu, Soni berharap agar MRP dan MRPB melengkapi dulu kepengurusan baru membicarakan lebih lanjut soal anggaran.
“Urus kepengurusan terlebih dahulu, dan pelan-pelan kami diskusikan soal bagaimana dan seperti apa kebijakannya nanti,” tandasnya.(jjm)
Click here to preview your posts with PRO themes ››