Perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerima rancangan tatib MRPB periode 2017-2022 yang telah dikonsultasikan dan diboboti Dirjen Otda Kemendagri, Jumat (19/1).
Setibanya di Kemendagri, tim dari MRPB bertemu dengan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, Dr Yusharto Huntoyungo, M. Pd.
Wakil Ketua Sementara MRPB, Salomina Inyomusi dalam pertemuan tersebut mengucapkan terimakasih kepada tim dari Kemendagri yang telah memberikan masukan dan pembobotan dalam rancangan tatib MRPB.
Senada dengan Inyomusi, Ketua tim tatib MRPB Papua Barat, Semuel Kambuaya S. Sos juga memberikan apresiasi kepada kerja keras tim dari Kemendagri khususnya Direktorat Penataan Daerah, Otonomi khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
“Kami sangat mengapresiasi, bagi kami ruangan ini adalah rumah kita bersama untuk menyamakan persepsi untuk tatib,” ungkapnya.
Kambuaya menambahkan pembahasan rancangan tatib MRPB sudah berlangsung secara bertingkat sebanyak enam kali. Setelah dilakukannya tahapan konsultasi (pembobotan) ini, rancangan tatib akan kembali dibahas sebanyak dua sampai tiga kali sebelum akhirnya diplenokan.
“Kami mau tatib sesuai standar, untuk menjadi acuan kerja MRPB lima tahun ke depan,” tutur Kambuaya.
Direktur Penataan Daerah, Otonomi khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Dr Yusharto Huntoyungo, M. Pd di hadapan perwakilan anggota MRPB mengungkapkan rancangan tatib yang disusun oleh tim dari MRPB sudah sesuai sebagaimana tatib lain.
Pihaknya hanya sedikit melakukan koreksi, dimana koreksi tersebut ditulis dalam surat yang akan diserahkan kepada pimpinan sementara MRPB.
“Prinsipnya keseluruhan sudah sebagaimana tatib. Saya sangat apresiasi kepada anggota dan staf, semua saran sudah kita tulis dalam surat ini,” pungkasnya, dilanjutkan dengan penyerahan surat dari Huntoyungo kepada Wakil Ketua 1 sementara MRPB, Salomina Inyomusi.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Selain berkonsultasi terkait tatib, ada beberapa permasalahan terkait OAP yang dibahas dan didiskusikan perwakilan MRPB Papua Barat bersama Huntoyungo.(wawi)